Kakorlantas: Kita Sedang Perang Lawan COVID, Kalau Diserang Ya Ngumpet

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 09 Jul 2021 11:40 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Istiono
Kakorlantas Irjen Istiono (Foto: Humas NTMC)
Jakarta -

Kakorlantas Polri Irjen Istiono meminta semua pihak mematuhi aturan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Istiono mengibaratkan penanganan COVID-19 ini seperti perang.

"Mudah-mudahan PPKM darurat yang nanti kita laksanakan sampai 20 ini benar-benar dilaksanakan semua masyarakat, semua stakeholder karena kita perang lawan COVID. Kalau perang diserang, ya ngumpet, di rumah saja dengan demikian akan terhindar dari penyebaran COVID-19," kata Istiono dalam konferensi pers virtual terkait revisi surat edaran Kemenhub soal perjalanan di masa pandemi COVID-19, Jumat (9/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Istiono menyambut baik hasul revisi dua surat edaran Kemenhub terkait perjalanan transportasi darat dan perkeretapian. Istiono menegaskan Polri siap menjalankan edaran tersebut secara maksimal.

"Kami akan laksanakan semaksimal mungkin dan tentunya perlu dukungan masyarakat luas untuk menyadari ini. Masyarakat itu sadar kalau tidak ada kepentingan betul-betul penting dan mereka tidak bekerja, lebih baik di rumah saja kemudian sektor non esensial yang sudah diperintahkan bekerja di rumah saja, tidak ada yang masuk, ada yang WFO, ada yang masuk sama sekali harus patuh semuanya," ujar dia.

Menurut Istiono, surat edaran Kemenhub itu akan memudahkan petugas dalam melakukan penyekatan. Dia berharap mobilitas masyarakat semakin berkurang.

"Kami akan lebih mudah memilah dan bila tidak membawa surat tersebut akan kami putar balikkan ini lebih jelas dan lebih tegas lagi, dan ini juga berlaku di moda transportasi kereta api. Ini sangat akan membantu kita beban terutama di angkutan daratnya, untuk kendaraan pribadi, karena mobilitas menuju tempat kereta api pasti mengakses kendaraan darat ini mengurangi beban yang memang dinilai selama ini mobilitas belum memenuhi target 50 persen," tutur Istiono.

Surat edaran yang direvisi yaitu Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021. Selain itu, Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2021.

Surat Edaran 49 Tahun 2021 berisi penambahan ketentuan di poin 6 sebagai berikut:

6a) perjalanan rutin moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 6), hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
6b) perjalanan rutin dengan moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 6a) wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa:

a) Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat: dan/atau:
b) surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

Sedangkan Surat Edaran 50 Tahun 2021 berisi penambahan ketentuan di poin 4 sebagai berikut:

4a) Perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi, hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4b) Perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada angka 4a) wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa:
a) Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat: dan/atau:
b) surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

Kedua surat edaran itu mulai berlaku pada 12 Juli 2021.

(knv/fjp)