Jubir Jokowi Respons AHY-Ibas: Presiden Lindungi Bangsa dengan PPKM Darurat

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 11:19 WIB
Jakarta -

Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menanggapi pernyataan duo bersaudara pemimpin Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang mempertanyakan kemampuan negara menangani virus Corona.

Fadjroel menegaskan, Jokowi sudah menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi bangsa Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menerapkan PPKM darurat.

"Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban konstitusional 'Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa'. Kewajiban konstitusional tersebut salah satu wujudnya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat oleh pemerintah sebagai upaya bersama untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari ancaman sangat berbahaya dari penyebaran COVID-19," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).

Fadjroel menjelaskan prinsip dasar PPKM darurat adalah menyelamatkan warga dari bahaya penyebaran virus Corona dengan penerapan protokol kesehatan. Sebab, langkah itulah yang saat ini paling jitu mencegah penyebaran virus Corona.

Prinsip ini juga diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 2 Juli 2021 serta Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 8 Juli 2021.

"Penerapan protokol kesehatan karena saat ini cara paling utama mencegah penyebaran adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu (1) memakai masker dengan benar; (2) mencuci tangan dengan sabun; (3) menjaga jarak; (4) menjauhi kerumunan, dan; (5) mengurangi mobilitas," paparnya.

Fadjroel melanjutkan, selain PPKM darurat, upaya penyelamatan rakyat dari bahaya COVID-19 adalah program vaksinasi. Menurutnya, Jokowi telah berhasil melakukan diplomasi bilateral dan multilateral dalam pengadaan vaksin COVID-19.

"Presiden Joko Widodo telah berhasil melakukan diplomasi bilateral dan multilateral dalam pengadaan vaksin. Saat ini, per Juni 2021, Indonesia telah memiliki 93.728.400 dosis vaksin dan 45 juta orang telah divaksin," ungkap Fadjroel.

Tiga Strategi Jokowi

Fadjroel juga mengungkapkan, pemerintah telah menjalankan tiga strategi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM sejak COVID-19 mewabah. Bahkan anggaran Rp 695,2 triliun (2020) dan Rp 699,43 triliun (2021) digelontorkan untuk menjalankan strategi-strategi itu.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan anggaran kesehatan di masa PPKM darurat senilai Rp 193,93 triliun dari sebelumnya Rp 182 triliun, yang juga sudah naik dari alokasi awal Rp 172 triliun. Penambahan anggaran itu antara lain untuk pembiayaan program pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan sebanyak 230 ribuan pasien COVID-19, membayar insentif tenaga medis dan kesehatan, santunan kematian, membeli obat-obatan, dan alat pelindung diri (APD). Tambahan anggaran tersebut juga termasuk pengadaan 53,9 juta dosis Vaksin COVID-19, membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta penduduk, dan insentif perpajakan sektor kesehatan," jelas Fadjroel.

Simak selengkapnya di halaman berikut.