Transparansi Industri Ekstraktif Berdampak Positif ke Pengelolaan SDA

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 07 Jul 2021 22:23 WIB
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha
Foto: ESDM-Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha
Jakarta -

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) telah mendorong pemerintah dalam menciptakan good governance, akuntabilitas publik, perbaikan iklim investasi dan membuka peluang untuk mengakses bantuan internasional.

EITI merupakan lembaga independen yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan pihak yang terkait dengan industri ekstraktif. Lembaga ini bertugas berdasarkan Peraturan Presiden untuk melakukan pengecekan terhadap proses transaksi industri ekstraktif seperti migas dan batubara guna meningkatkan transparansi

Menurut Satya, seiring berjalannya waktu, Indonesia terus meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan EITI International hingga memperoleh predikat Meaningful Progress di tahun 2019. Implementasi EITI ini telah memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia.

"Perbaikan pengelolaan sumber daya alam beserta pelaporannya membawa Kementerian ESDM dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meraih kategori terbaik sebagai instansi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pencegahan korupsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Webinar Series Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam kepada Publik Sebagai Upaya Good Governance.

Lebih lanjut, dia menuturkan berdasarkan penilaian pada starnas PK ke-7 tahun 2020, Kementerian ESDM memiliki skor di atas rata-rata 8,7%. Di sektor industri ekstraktif, minyak, gas, mineral dan batubara Indonesia berupaya membuka informasi atau beneficial ownership sesuai dengan surat edaran Dirjen Minerba.

"Dengan capaian tersebut, ke depan saya berharap, pemerintah bersama pelaku usaha dapat saling berkolaborasi dan inovatif untuk terus meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Collective Action Initiative Against Corruption Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan Indonesia pada tahun 2014 dinyatakan sebagai negara pertama di ASEAN yang dijadikan compliant country atau negara yang patuh pada EITI. Terakhir pada tahun 2019, Indonesia mendapat predikat 'meaningfull progress country' dari hasil validasi yang dilakukan oleh Dewan EITI Internasional.

Erry mengatakan dalam perjalanannya EITI Indonesia terus berkembang yang pada awalnya hanya mendorong transparansi penerimaan negara berlanjut mendorong perbaikan tata kelola di sepanjang rantai nilai industri ekstraktif.

"Ke depan, EITI Indonesia harus bisa naik kelas, tak hanya memproduksi laporan yang berkualitas ataupun mengembangkan portal-portal data dan informasi, namun juga bagaimana bisa menjawab persoalan dan tantangan sektor ini yang kian dinamis dan komplek," jelasnya.

Sebagai informasi, pada webinar tersebut, dilakukan penyerahan secara simbolis Laporan EITI Indonesia ke-8 dari Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Kepala Pusdatin ESDM Agus Cahyono Adi kepada perwakilan Pemerintah Pusat dan Pemerhati Masyarakat.

Webinar juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), PWYP, Univ. Negeri Yogyakarta dan Pemda Riau. Acara ini diikuti lebih dari 400 peserta dari Kementerian/Lembaga, asosiasi, NGO, badan usaha, akademis dan masyarakat umum.

(akd/ega)