Pemerintah Siapkan Aturan Kelola Sumber Daya Air, Ini Pembahasannya

Khoirul Anam - detikNews
Selasa, 29 Jun 2021 10:41 WIB
Kementerian PUPR
Foto: dok. Kementerian PUPR
Jakarta -

Pemerintah telah menyiapkan regulasi mengenai pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) melalui Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres). Ketua Harian Dewan SDA yang juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan Raperpres tersebut sudah tersusun dan akan segera dilakukan pembahasan antar kementerian sebelum disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Basuki memaparkan, di tahun 2021 kebijakan Dewan SDA Nasional akan melakukan penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA, penyiapan masukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA, dan fasilitasi peran Pemda dalam penyusunan ketahanan air nasional.

"Adapun tindak lanjut dari kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan sesuai timeline yang telah disusun," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan SDA Nasional mengatakan pentingnya Raperpres tersebut untuk pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus untuk mendorong terciptanya tatanan air nasional. Hal ini, menurutnya, akan menjamin ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

"Tentunya ketahanan air nasional tidak dapat terwujud tanpa adanya kolaborasi baik antara kementerian, lembaga, masyarakat maupun dunia usaha," terang Airlangga.

Sebagai informasi, Raperpes tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA ini menjadi satu dari 8 (delapan) realisasi kegiatan kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2020. Kemudian yag kedua yakni penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.

"Telah dilakukan koordinasi penyelarasan program dan kegiatan 16 kementerian dan lembaga serta Matriks Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA. Hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing K/L melalui surat Ketua Dewan SDA Nasional," ujar Basuki.

Ketiga, review kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat nasional.

"Draft Raperpres telah dibahas secara internal di BMKG. Substansi Raperpres tentang Penguatan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 telah disepakati dalam Sidang Pleno dan telah disampaikan oleh Ketua Dewan SDA Nasional kepada BMKG untuk ditindak lanjuti penetapannya," katanya.

Keempat, penyiapan masukan peraturan perundangan terkait pengelolaan SDA telah diselesaikan dan selanjutnya diakomodir dalam PP turunan UU 17 tahun 2019.

Kelima, penyusunan rekomendasi solusi mendasar tentang kebijakan terpadu antar kementerian dan lembaga dalam menangani masalah kekeringan. Keenam, kebijakan pengelolaan SDA di calon Ibu Kota Negara (IKN).

Ketujuh, rekomendasi terkait pengendalian erosi dan sedimentasi untuk pelestarian fungsi waduk baru yang dibangun. Terakhir, rekomendasi terkait penyusunan metodologi indeks ketahanan air telah selesai dirumuskan awal Februari 2021.

Simak juga 'Menhub Ingin Proyek Pengujian Kendaraan di Bekasi Bertaraf Eropa':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)