MAKI Adukan Jaksa Agung ke Jokowi karena Tak Kunjung Kasasi Vonis Pinangki

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 28 Jun 2021 17:48 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi indonesia (Maki) Boyamin Saiman datangi Polrestabes Semarang minta diperiksa, (8/8/2019).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Soalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) tak kunjung mengajukan kasasi atas putusan banding Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menurunkan hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

"Ini sebagai upaya terakhir karena nampaknya Kejagung tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk meminta jaksa mengajukan kasasi atas kortingan putusan banding Pinangki Sirna Malasari yang dirasa mencederai rasa keadilan masyarakat," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (28/6/2021).

Boyamin menerangkan pengaduan ini dilakukan di website milik Kantor Staf Presiden (KSP) di https://sp4n.lapor.go.id/instansi/kantor-staf-presiden. MAKI berharap presiden dapat memerintah Burhanuddin untuk mengajukan kasasi terhadap putusan banding Pinangki.

"Semoga Presiden mendengar aspirasi masyarakat dan secepatnya memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi," ujarnya.

Meski begitu, Boyamin mengatakan upaya ini tidak dimaksudkan agar Presiden mengintervensi hukum. Akan tetapi, lanjut Boyamin, hal ini sangat wajar dilakukan mengingat ada rasa keadilan yang belum dipenuhi oleh Jaksa Agung sebagai orang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Upaya ini bukan bermaksud presiden intervensi hukum, namun hal yang wajar karena jaksa agung adalah jabatan setingkat menteri yang pertanggungjawabannya kepada presiden," tuturnya.

"Jadi sudah semestinya presiden memberikan perintah kepada jaksa agung jika dirasa ada hal-hal yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," imbuhnya.

Pernyataan Kejagung sebelumnya: