Dinkes DKI: Vaksinasi di Bawah Pemprov Tetap Berlaku Syarat KTP Domisili

Tiara Aliya Azahra - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 17:04 WIB
Program vaksinasi COVID-19 terus digencarkan di kawasan Ibu Kota. Vaksinasi massal itu dilakukan untuk memenuhi target 1 juta vaksinasi per hari.
Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta tetap memberlakukan syarat KTP domisili bagi peserta vaksinasi COVID-19. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menegaskan penghapusan syarat ini hanya berlaku di fasilitas vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Hanya berlaku di fasilitas Kemenkes," kata Humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta Irma Yunita saat dikonfirmasi, Jumat (25/6/2021).

Irma mengatakan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, baik di Puskesmas maupun fasilitas publik lainnya, tetap memberlakukan syarat KTP domisili. Untuk peserta vaksinasi non-KTP DKI wajib menyertakan surat domisili atau surat kerja di Jakarta.

"Di bawah koordinasi Pemprov DKI tetap sesuai domisili," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menghapus syarat KTP domisili bagi peserta vaksinasi. Penghapusan syarat ini berlaku di semua fasilitas kesehatan Kemenkes.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. SE ini diterbitkan oleh Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu pada 24 Juni 2021 lalu.

SE itu ditujukan kepada Seluruh Direktur RS Vertikal Kemenkes, Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, seluruh direktur Poltekkes, dan seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Dalam SE itu dinyatakan percepatan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerjasama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha.

(lir/lir)