Round-Up

Opsi Grasi Jokowi Tak Dilirik Habib Rizieq

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Jun 2021 06:01 WIB
Sidang Habib Rizieq, Habib Rizieq pekikkan takbir
Habib Rizieq saat sidang putusan (Foto: dok. tangkapan layar)
Jakarta -

Habib Rizieq Shihab divonis 4 tahun penjara karena terbukti bersalah menyebarkan berita bohong dalam kasus tes swab RS Ummi. Hakim pun lantas menyampaikan tiga hak yang dimiliki Rizieq. Salah satunya, hak untuk memohon pengampunan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Rizieq menerima putusan yang dijatuhkan.

Dua hak lainnya yang disampaikan hakim yakni hak untuk Rizieq menerima atau menolak putusan tersebut (mengajukan banding). Kemudian, hak untuk pikir-pikir selama 7 hari guna menentukan banding atau tidak.

"Jadi demikian ya, Terdakwa, ini hasil musyawarah majelis hakim, Saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 KUHAP, Saudara mempunyai hak. Pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak," kata hakim ketua Khadwanto dalam sidang di PN Jaktim, Kamis (24/6/2021).

"Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden. Dalam hal Saudara menerima putusan, yaitu grasi," lanjut hakim memberi opsi.

Dari ketiga opsi hak yang ditawarkan itu, Rizieq pun memilih banding. Opsi grasi yang ditawarkan tak diliriknya sama sekali. Tanpa pikir panjang, Rizieq dengan tegas menolak putusan hakim dan menyatakan banding.

"Setelah saya saya mendengar putusan hakim, ada beberapa hal, di antaranya jaksa mengajukan saksi ahli forensik, padahal di persidangan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada, tidak ada bukti autentik tentang Pasal 14 ayat 1. Jadi dengan dua alasan tadi, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim, dan saya menyatakan banding," kata Rizieq.

Pernyataan banding juga diikuti oleh pengacaranya dan jaksa penuntut umum. "Kami juga akan ajukan banding," kata jaksa.

Kata MA

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro menjelaskan penyampaian hak-hak terdakwa usai pembacaan putusan merupakan kewajiban. Andi mengatakan, terdakwa memang memiliki tiga hak usai divonis hakim, di mana salah satunya adalah grasi.

"Menyampaikan hak-hak terdakwa untuk menggunakan upaya hukum seusai divonis oleh majelis hakim boleh saja, bahkan menjadi kewajiban bagi ketua/majelis hakim untuk memberitahukan hal tersebut," kata Andi saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

"Upaya hukum itu tidak hanya banding atau kasasi tetapi juga terdakwa apabila menerima putusan dapat mengajukan grasi ke presiden," ungkapnya.

Simak video 'Tak Terima Divonis 4 Tahun Kasus Swab RS UMMI, HRS Ajukan Banding!':

[Gambas:Video 20detik]



Pengacara sebut penawaran opsi grasi tak lazim. Simak di halaman berikut.

Pengacara Nilai Tak Lazim

Pengacara Rizieq, Aziz Yanuar menilai opsi grasi yang disampaikan hakim tidak lazim. Dia mengaku tak pernah mendengar hakim menyampaikan opsi tersebut kepada terdakwa sebelumnya.

"Tadi nggak membahas itu sih. Habib Rizieq hanya banding. Cuma karena tadi teman-teman tanya, saya bilang ini nggak lazim," kata Aziz di PN Jaktim, Cakung, Kamis (24/6/2021).

"Tapi ini unik dan menarik karena sepanjang saya bersidang belum pernah dengar itu. Kemarin yang Megamendung dan Petamburan nggak ada tuh seperti ini," ujarnya.

Aziz sendiri belum dapat berkomentar terkait opsi grasi tersebut. Pihaknya terlebih dahulu akan berfokus pada masalah banding Habib Rizieq.

"Ini unik, saya belum bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi, patut dicatat, ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan pidana tapi ada embel-embel meminta grasi ke Presiden. Biar para ahli hukum yang berkomentar apakah ini lazim atau tidak. Tapi kita kaget juga, tapi Habib dan para terdakwa sudah memutuskan akan banding," jelasnya.

Sementara, pengacara Habib Rizieq lainnya, Achmad Michdan, mempertanyakan opsi grasi yang disampaikan majelis hakim. Dia juga menegaskan pihaknya tetap akan melakukan banding.

"Kalau urusan grasi ke Presiden, nggak mungkin satu minggu. Anda bayangkan dalam satu minggu kalau nggak ada keputusan lain mereka ditahan, bagaimana mungkin? Mungkinkah dalam seminggu mengajukan grasi ke Presiden? Konsekuensinya tetap ditahan. Tapi kalau dia nyatakan banding, otomatis kasus belum berkekuatan hukum," jelasnya.

Grasi Diatur di KUHAP

Meski jarang ditawarkan secara langsung di pengadilan, hak untuk mengajukan grasi ini memang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Opsi grasi ini tertuang dalam Pasal 196 ayat 3 c yang mengatur hak-hak terdakwa yang wajib diberitahukan setelah dibacakan putusan.

Berikut bunyinya:

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :
a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

(mae/aik)