Serap APBD 25% ke Infrastruktur, Pemkab OKI Diapresiasi Sri Mulyani

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 22:04 WIB
Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar.
Foto: dok. Pemkab OKI
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang belum difokuskan untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah. Dana tersebut justru banyak dihabiskan untuk keperluan administrasi dan birokrasi sehingga tak memberi memberi manfaat bagi masyarakat.

Di acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Rapat Kerja Nasional Apkasi, yang juga dihadiri Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE, pada Sabtu (19/6), lalu, Sri Mulyani mengingatkan agar kepala daerah dapat melihat serta mempelajari proses redesain program dan kegiatannya. Dengan begitu APBD bisa betul-betul memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Indikator yang menjadi masalah yaitu porsi belanja pegawai yang sangat besar sekitar 32,4% dari rata-rata APBD atau Rp 385 triliun," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Jika dibandingkan dengan APBN, porsi belanja untuk pegawai hanya sekitar 16%, sehingga belanja yang lain bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, seperti sanitasi, air bersih, untuk jembatan, dan sekolah.

"Itulah pentingnya memprioritaskan yang benar bagi belanja. Kalau sebagian besar belanja hanya untuk pegawai, dan kemudian pegawai tersebut hanya membuat kegiatan bagi mereka saja anggaran APBD yang sekitar Rp 800 triliun hasilnya sangat minimal bagi masyarakat kita," tandasnya.

Dia pun menyoroti deviasi anggaran APBD yang lebih tinggi di beberapa daerah. Sebagai contoh Kabupaten Bangkalan yang sebagian anggaran APBD habis untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja pegawai paling rendah di Kabupaten Berau sebesar 22%. Secara keseluruhan rata-rata 33,5% anggaran APBD kabupaten digunakan untuk belanja pegawai.

Selain itu, dia menyampaikan anggaran untuk infrastruktur di daerah juga masih sangat rendah, yaitu sekitar 13,7%. Kendati demikian, dia memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan karena persentase anggaran infrastrukturnya cukup besar, yaitu 25%.

"Saya harap ini akan meningkat lagi," katanya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadikan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas dalam pembangunan di tahun 2022. Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar mengatakan program prioritas itu diharapkan mampu mengatasi masalah daerah, mengembangkan potensi daerah serta mendukung capaian pembangunan nasional.

"Prioritas kita masih fokus pada pemulihan ekonomi baik melalui jaring pengaman sosial maupun program padat karya untuk mendorong daya beli masyarakat," terangnya.

Dia menyebut ketersediaan anggaran baik pusat maupun daerah sangat terbatas. Untuk itu dia mendorong adanya kolaborasi antar instansi maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

"Fokus kita memang di infrastruktur, perbaikan jalan misalnya. Namun demikian skala prioritas karena tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahun anggaran," pungkasnya.

Apalagi, lanjut dia, panjang jalan status kabupaten di OKI mencapai 2.037,11 kilometer. Sehingga menurutnya tidak semua pembangunan harus menggunakan APBN dan APBD.

(prf/ega)