Warga Tetap Bisa Ibadah di Masjid yang Lahannya Disita KPK Terkait Suap Nurdin

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 14:13 WIB
Lahan masjid di Maros disita KPK terkait kasus suap Nurdin Abdullah (Taufiq/detikcom).
Lahan masjid di Maros disita KPK terkait kasus suap Nurdin Abdullah. (Taufiq/detikcom)
Maros -

KPK menyita sebidang lahan milik Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang di atasnya berdiri sebuah masjid. KPK memastikan masjid itu tetap bisa digunakan masyarakat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyitaan itu dilaksanakan untuk pembuktian dugaan perbuatan tersangka Nurdin. Saat dilakukan penyitaan, KPK juga sudah memberikan penjelasan kepada pejabat setempat.

"KPK memastikan melakukan penyitaan terhadap suatu barang atau aset, tentu karena terkait dengan pembuktian dugaan perbuatan tersangka. Kami juga sudah jelaskan hal tersebut kepada pihak-pihak pejabat setempat pada saat pelaksanaan penyitaan termasuk mengenai penggunaan bangunan tersebut," kata Ali, kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).

"Oleh karena itu, kami berharap masyarakat bisa tetap menggunakan tempat dimaksud seperti biasanya," sambungnya.

Ali mengatakan terkait status tanah dan bangunan nantinya akan dipertimbangkan sesuai fakta hukum di persidangan. Hal itu akan diinformasikan setelah perkara telah rampung.

"Mengenai statusnya baik tanah dan bangunan dimaksud tentu nanti akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perkara tersebut dan akan kami sampaikan setelah pemeriksaan perkara tersebut telah selesai," ujar Ali.

Sebelumnya, sebidang lahan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang di atasnya berdiri masjid disita KPK. Penyitaan lahan itu terkait kasus suap yang menjerat Nurdin Abdullah.

"Yang disita lahannya, bangunannya bisa dipakai masyarakat untuk beribadah, tidak dilarang," ujar Camat Tompobulu Nasruddin Baso kepada wartawan, Rabu (23/6).

Nasruddin lalu meluruskan soal kabar masjid tersebut disita oleh KPK. "Jadi bahasa sita, bahasanya itu masyarakat bisa melakukan aktivitas ibadah di situ karena kebetulan lokasi berdirinya masjid itu di lahan yang disita. Jadi seolah-olah masjid yang disita, tapi kan masyarakat boleh saja melakukan ibadah," katanya.

Nasruddin mengatakan masjid bercat putih itu belum sepenuhnya rampung. Menurutnya, Nurdin Abdullah mendirikan bangunan itu pada awal 2021. Rencananya, lahan yang disita oleh KPK ini akan dipergunakan untuk agrowisata oleh Nurdin Abdullah.

(isa/isa)