Demokrat: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Tahun Inkonstitusional

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 23 Jun 2021 09:16 WIB
Kamhar Lakumani (Dokumentasi pribadi).
Kamhar Lakumani (Dokumentasi pribadi)
Jakarta -

Beredar skenario wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 tahun dengan alasan pandemi COVID-19. Partai Demokrat (PD) menilai hal itu bersifat inkonstitusional.

"Terkait skenario kedua ini, beredar informasi telah terjadi lobi-lobi untuk menambah periode masa jabatan presiden dan anggota DPR sampai 2027. Artinya, ada penambahan masa jabatan selama 3 tahun, dari 5 tahun menjadi 8 tahun, pada periode kedua. Jelas ini pengangkangan amanah reformasi dan inkonstitusional," kata Sekretaris Bapillu PD Kamhar Lakumani dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).

Kamhar mengatakan masa jabatan yang terlalu lama akan membawa kekuasaan yang cenderung korup dan merusak bangsa. Lagi pula, menurutnya, Indonesia memiliki sejarah yang buruk jika masa jabatan presiden tak ada batasnya.

"Masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. Bahaya dari ini telah diingatkan Lord Acton 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely' bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," ujarnya.

"Indonesia punya pengalaman sejarah yang tidak indah untuk dikenang akibat tak adanya batas masa jabatan presiden ini. Amandemen pembatasan masa jabatan ini sebagai respons agar pengalaman Orde Lama dan Orde Baru tak kembali terulang dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Keduanya terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus menerus berkuasa seumur hidup," lanjut Kamhar.

Oleh karena itu, PD berpandangan tidak ada kepentingan melakukan amendemen UUD 1945. Jangan sampai, menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden dipaksakan demi memuluskan proyek perpindahan ibu kota negara.

"Kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD '45, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden. Lagi pula tak ada alasan objektif sebagai pertimbangan strategis yang menjadi capaian prestasi luar biasa pemerintah saat ini, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun hukum sebagai dispensasi," ucap Kamhar.

"Biasa saja, malah di bidang politik dan hukum ada beberapa indikator yang mengalami penurunan. Krisis ekonomi dan krisis kesehatan juga belum teratasi. Utang semakin menggunung. Jangan sampai hanya karena proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang ingin dipaksakan, wacana tiga periode atau penambahan waktu masa jabatan sampai 2027 ini dipresentasikan," imbuhnya.

Lebih lanjut Kamhar mengatakan wacana ini sempat mengemuka di era SBY. Namun, kata Kamhar, SBY mampu menghindari wacana tersebut.

"Wacana seperti ini pernah mengemuka pada periode kedua masa jabatan Presiden SBY, namun beliau mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan ini. Kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menjalankan dan memposisikan kekuasaan agar terhindar dari jebakan kekuasaan untuk terus-menerus melanggengkan kekuasaan dan tanpa batas," tuturnya.

Simak juga 'PDIP Tegas Menolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/maa)