Hakim Tolak Praperadilan Eks Bupati Sri Wahyumi!

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 17:01 WIB
Jakarta -

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hariyadi menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Hakim menegaskan penangkapan Sri yang dilakukan KPK sah.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan Pemohon," kata hakim tunggal Hariyadi, Selasa (22/6/2021).

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut penangkapan dan penahanan Sri Wahyumi telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hal itu dibuktikan dari adanya surat perintah dan berita acara, baik penangkapan maupun penahanan.

"Menimbang bahwa dari permohonan praperadilan pada petitum mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, dalil tersebut ditolak oleh Termohon dengan didukung alat bukti T38 juga surat perintah penangkapan tertanggal 28 April 2021 dan surat bukti T39 juga berita acara penangkapan tanggal 29 April 2021. Surat bukti T42 berupa surat perintah penahanan tanggal 29 April 2021 dan surat bukti T43 berupa berita acara penahanan tersangka Sri Wahyumi Maria Manalip serta bukti T46, T47, T48, T49," jelasnya.

"Maka dalil tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon praperadilan tersebut telah terbantahkan sehingga tidak beralasan dan haruslah ditolak," sambungnya.

Lebih lanjut dalam pertimbangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016 Pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Adapun bukti-bukti yang diajukan pemohon telah memasuki materi pokok perkara.

Hakim mengatakan penetapan tersangka Sri Wahyumi dalam perkara penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur telah memenuhi dua bukti permulaan yang sah lewat BAP saksi dan tersangka. Dengan begitu, tudingan pemohon soal adanya pelanggaran undang-undang dan hak asasi manusia yang dilakukan KPK tidak beralasan.

"Maka pada saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka telah memiliki dua alat bukti yang sah sehingga dalil permohonan praperadilan tersebut tidak beralasan," ucap hakim.

"Menimbang dalam pertimbangan tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalil pokok permohonan praperadilan, maka dalil permohonan praperadilan dan petitum permohonan serta alat-alat bukti Pemohon selebihnya mengenai adanya pelanggaran HAM dan yang bukan dalam ruang lingkup praperadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dalil permohonan praperadilan tersebut telah ditolak," tambahnya.

Pengacara Tidak Puas

Seusai sidang, salah satu pengacara Sri Wahyumi, Ari Matea Andes, mengaku tidak puas atas putusan hakim. Dia menyebut ada fakta yang terabaikan terkait penangkapan Sri yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

"Kalau bicara dari keputusannya, kami memang tidak puas, tapi kami juga menghormati putusan hakim perihal permohonan praperadilan yang kami ajukan. Memang ada beberapa fakta yang mungkin menurut pemahaman kami ini terabaikan perihal pola penangkapan dari sisi HAM," kata Ari kepada wartawan.

Meski begitu, Ari mengatakan tetap menghormati putusan hakim. Ke depan, pihaknya akan melakukan persiapan terkait persidangan pokok perkara.

"Kita akan coba diskusi lagi dengan beliau (Sri), praktis kita akan masuk ke dalam pokok perkara, apakah kondisi di KPK seperti apa, kita belum tahu. Apakah maju atau tunggu dulu untuk pokok perkara," ungkapnya.