Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi-Penanggulangan Bencana Diperpanjang

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 12:15 WIB
Rapat paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).
Rapat paripurna DPR hari ini (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

DPR RI memperpanjang masa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Keputusan itu ditetapkan dalam rapat paripurna ke-21 masa sidang V tahun 2020-2021.

"Penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan penetapan perpanjangan terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi," kata Ketua DPR Puan Maharani kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

Puan mengatakan keputusan perpanjangan itu juga telah dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus). Keputusan itu kemudian disetujui oleh semua anggota dan pimpinan DPR.

"Berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 17 Juni 2021, pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu tentang Perlindungan Data Pribadi," kata Puan.

"Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu kedua RUU tersebut sampai dengan masa sidang I, setuju ya?" ujar Puan.

Alasan RUU PDP Tak Kunjung Selesai

RUU Perlindungan Data Pribadi tak kunjung selesai pembahasannya hingga hari ini. Salah satu alasannya adalah kesepakatan adanya lembaga pengawas independen antara Komisi I dan pemerintah.

"Perlu lembaga independen karena pemerintah juga menjadi pelaku pengumpulan, penguasaan, dan pengelolaan data pribadi WNI," kata anggota Komisi I Fraksi NasDem, Farhan, kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).

Beda Pemerintah dan Parlemen

Farhan mengatakan masih ada perbedaan pandangan terkait pengawasan itu. Menurutnya, Komisi I ingin adanya lembaga pengawas secara independen, namun pemerintah menginginkan lembaga itu di bawah Kementerian Kominfo.

"Deadlock-nya ada di masalah pembentukan Otoritas Perlindungan Data (OPD). Di mana pemerintah bertahan dengan menempatkannya di bawah Kemenkominfo, sedangkan Komisi I meminta jadi lembaga independen," ujarnya.

Farhan berharap perbedaan pendapat terkait lembaga pengawasan di RUU Perlindungan Data Pribadi dapat diselesaikan, sehingga pembahasan dapat dilanjutkan ke masalah lainnya.

"Pembentukan Otoritas Perlindungan Data adalah isu yang belum selesai, jadi harus ada kompromi dulu antara pemerintah dan Komisi I. Maka diharapkan isu lainnya bisa selesai dengan terselesaikannya isu OPD ini," ucapnya.

(eva/gbr)