PPP Desak Bentuk Pansus RUU PKS: UU Ini Diperlukan Bagi Perempuan-Anak

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 05:15 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta -

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong agar panitia khusus (pansus) dibentuk untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). PPP mengatakan RUU PKS harus segera disahkan untuk memaksimalkan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

"Keinginan untuk mempercepat pembahasan RUU PKS dari berbagai pihak tentu harus disambut baik oleh DPR yang menginisiasi RUU tersebut. Tentu apakah ini akan dibahas di salah satu komisi atau dibentuk pansus maka perlu rapat musyawarah pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi yang ada," ujar Anggota Komisi III fraksi PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

Wakil Ketua MPR itu mengusulkan agar RUU PKS dibahas di pansus karena materi RUU itu ada di lintas komisi. Menurutnya usulan pansus itu akan lebih cocok.

"Hemat saya pribadi, mestinya RUU ini dibahas di Pansus karena materinya lintas Komisi. Di RUU ini ada keperluan aspek administrasi pemerintahan yang terkait dengan perempuan dan anak-anak yang menjadi bidang kerja Komisi VIII, ada juga persoalan formulasi pasal tindak pidana dan proses hukum yang merupakan bidang kerja Komisi III sehingga kalo saya berpendapat pansus yang anggotanya lintas komisi akan lebih pas," jelasnya.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan UU tentang penghapusan kekerasan seksual diperlukan agar memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Dengan demikian dia mendukung agar RUU PKS segara disahkan.

"UU tentang PKS memang diperlukan untuk menyempurnakan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terutama yang korbannya perempuan dan anak. Namun jangan juga berangkat dari anggapan bahwa tanpa UU PKS ini maka tidak ada instrumen hukum yang bisa menyelesaikannya," kata dia.

Pemerintah sebelumnya mendukung DPR untuk mempercepat pengesahan RUU PKS. Pemerintah menilai RUU PKS sangat mendesak untuk diundangkan.

"Eskalasi kekerasan seksual terus meningkat dan bentuk-bentuk kekerasan semakin kompleks. Undang-undang ini sangat mendesak untuk segera diundangkan," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat membuka kick off meeting Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (21/6/2021).

Simak juga 'Ssst! Ini Kisi-kisi Usulan Revisi UU ITE':

[Gambas:Video 20detik]



(lir/maa)