Pemerintah Segera Kebut Pengesahan RUU PKS

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 18:31 WIB
Moeldoko, Wamenkumham dkk rapat membahas RUU PKS (Foto: dok KSP)
Moeldoko, Wamenkumham dkk rapat membahas RUU PKS (Dok. KSP)
Jakarta -

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Pemerintah pun mendukung DPR untuk mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"Eskalasi kekerasan seksual terus meningkat dan bentuk-bentuk kekerasan semakin kompleks. Undang-undang ini sangat mendesak untuk segera diundangkan," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat membuka kick off meeting Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (21/6/2021).

Moeldoko, yang juga merupakan salah satu Tim Pengarah Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS, memaparkan, berdasarkan pengalaman korban, khususnya perempuan, berbagai bentuk kekerasan seksual belum diatur dalam regulasi yang berlaku.

Terlebih, ada urgensi untuk juga mengakomodasi hak-hak korban yang selama ini masih belum optimal dicakup dalam perundangan yang telah ada.

Karena itu, menurut Moeldoko, UU PKS jadi harapan dalam memberikan penanganan yang komprehensif dari pencegahan, penanganan kasus, serta perlindungan dan pemulihan korban.

Hal senad disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej. Eddy berharap bisa segera bertemu dengan panitia kerja (panja) DPR untuk membahas lebih lanjut substansi RUU PKS.

Melalui pertemuan ini, Eddy tidak ingin RUU PKS tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainnya. Apalagi, lanjutnya, pembahasan RUU PKS tidak diserahkan pada satu komisi di DPR saja, melainkan lintas komisi.

"Persoalan substansi ini perlu kita selesaikan. Harus diteliti kembali dan duduk bersama Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari penegakan hukum," tutur Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS itu.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Fadil Zumhana, berpendapat, UU PKS akan jadi peraturan khusus bagi perlindungan wanita. Terutama terkait sanksi pidananya agar memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Ratna Susianawati, juga menegaskan, urgensi UU PKS tidak bisa ditunda, mengingat animo dan dukungan dari masyarakat.

Ratna pun berharap Kantor Staf Presiden terus berperan dalam mengkoordinasikan kementerian/lembaga untuk menyiapkan berbagai perbaikan pada RUU PKS. Di samping itu, KPPPA menyatakan siap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi mendapat berbagai masukan terkait substansi RUU PKS.

Sebagai informasi, Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No 6 Tahun 2021. Rapat kali ini merupakan rapat perdana yang bertujuan mengkonsolidasikan tiap perwakilan Kementerian/Lembaga serta membahas alur kerja yang paling efektif dan efisien sehingga RUU PKS dapat segera disahkan.

(mae/imk)