'Crazy Rich' Samin Tan Didakwa Suap Eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Rp 5 M

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 17:09 WIB
Tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan naik ke dalam mobil tahanan usai diperiksa dalam kasus dugaan suap terhadap mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). KPK resmi menahan buronan KPK Samin Tan yang diduga memberi suap Rp5 miliar kepada Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
Samin Tan saat ditahan KPK (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)
Jakarta -

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (PT BLEM) Samin Tan didakwa memberikan suap Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Duit itu disebut diberikan agar Eni membantu anak perusahaan milik Samin Tan, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), yang sedang bermasalah.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sejumlah Rp 5 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI periode 2014 s.d. 2019," kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/6/2021).

Jaksa menyebut uang Rp 5 miliar itu diberikan agar Eni membantu Samin Tan terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Uang Rp 5 miliar itu disebut diterima Eni lewat staf dan tenaga ahlinya secara bertahap.

Kasus ini bermula saat PT AKT mempunyai PKP2B atau coal contract of work (CCOW) dengan Pemerintah melalui Departemen Pertambangan (saat ini Kementerian ESDM) yang memberikan hak PT AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan luas sekitar 40 ribu hektare.

Namun, sejak Oktober 2017, diterbitkan Surat Keputusan Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenai pengakhiran (terminasi) PKP2B yang berakibat PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batu bara.

"Alasan terminasi adalah karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran atas PKP2B dimaksud berupa menjaminkan PKP2B tersebut pada tahun 2012 kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura terkait pinjaman PT BLEM sejumlah USD 1.000.000.000," ujar jaksa.

Atas terminasi tersebut, PT AKT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan gugatan PT AKT dikabulkan. Namun Kementerian ESDM melakukan upaya hukum banding dan menang. PT AKT melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak.

Pada awal 2018, saat proses persidangan di PTUN Jakarta, Samin Tan menemui Melchias Marcus Mekeng di kantornya. Pada kesempatan itu, Samin Tan meminta bantuan Mekeng agar terminasi PKP2B PT AKT dapat ditinjau kembali oleh Kementerian ESDM.

"Melchias Marcus Mekeng mengenalkan terdakwa kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi serta memiliki mitra kerja di antaranya Kementerian ESDM. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta bantuan terkait permasalahan PKP2B PT AKT kepada Eni Maulani Saragih," ucapnya.

Samin Tan meminta bantuan terkait PKP2B PT AKT. Eni menyanggupi dan berjanji akan memfasilitasi komunikasi antara Kementerian ESDM dan PT AKT.

"Selanjutnya terdakwa memerintah Nenie Afwani (selaku direktur PT BLEM) menyiapkan dan menyerahkan kronologi berikut dokumen-dokumen pendukung tersebut kepada Eni Maulani Saragih," ujar jaksa.

Setelah putusan sela keluar, Samin Tan menemui Eni. Dalam pertemuan tersebut, Eni menjelaskan dirinya telah membahas permasalahan PKP2B PT AKT dengan Ignasius Jonan yang kala itu menjabat Menteri ESDM.

"Di mana Ignasius Jonan memberi saran agar proses gugatan PT AKT di PTUN tetap dilanjutkan dan berjanji jika gugatan PT AKT dikabulkan oleh PTUN Jakarta (tingkat pertama), maka Ignasius Jonan akan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang, sambil menunggu putusan akhir atas gugatan PTUN PT AKT," katanya.

Saat PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT AKT dan membatalkan SK Terminasi Menteri ESDM No 3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Samin Tan bersama Eni dan Mekeng menemui Jonan di Kementerian ESDM. Pada pertemuan tersebut, Jonan yang didampingi Bambang Gatot selaku Dirjen Minerba mengaku tidak pernah berjanji sebagaimana penyampaian Eni kepada Samin Tan.

Atas hal tersebut, Samin Tan bertanya apa lagi yang dibutuhkan Jonan agar yakin PKP2B PT AKT tidak pernah dijaminkan. Jonan disebut meminta Samin Tan menyerahkan surat pernyataan dari Bank Standard Chartered yang menyatakan bahwa PT AKT tidak menjaminkan PKP2B PT AKT kepada Dirjen Minerba. Dengan surat pernyataan tersebut, permasalahan PKP2B PT AKT akan diselesaikan.