Lantik Bupati Tuban, Khofifah Ingatkan soal Gas & Rem Tangani Pandemi

Khoirul Anam - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 11:03 WIB
Pemprov Jatim
Foto: Dok. Pemprov Jatim
Jakarta -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki beserta Wakil Bupati Tuban Riyadi di Gedung Negara Grahadi, Minggu (20/6). Ia berpesan agar bupati dan wakil bupati terpilih meneruskan instruksi presiden (Inpres) dalam upaya menekan kasus COVID-19, termasuk implementasi percepatan vaksinasi dan memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Khofifah mengimbau di samping mendisiplinkan masyarakat Kabupaten Tuban terkait 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) lalu terkait 3 T (tracing, testing, dan treatment), pelaksanaannya disesuaikan dengan pendekatan kearifan lokal.

"Pesan Pak Presiden, gas dan rem sedapat mungkin diselaraskan. Ekonomi digas, kemungkinan peningkatan COVID-19 direm," tegas Khofifah dalam keterangannya, Senin (21/6/2021).

Khofifah juga menyampaikan terkait kemajuan pembangunan industrialisasi di Kabupaten Tuban, terutama pada program infrastruktur migas. Oleh karena itu, dia merencanakan penyediaan transportasi komuter bagi tenaga kerja di Tuban. Hal tersebut lantaran untuk kembali mengaktifkan titik-titik stasiun di beberapa tempat yang kurang dimaksimalkan.

"Sehingga dari Bojonegoro, Babat (Lamongan), dan Gresik, tidak harus tinggal di Tuban, kalau komuter bisa dimaksimalkan. Hal ini untuk mengurangi dampak sosial yang muncul jika terkonsentrasi di satu titik," katanya.

Menurut Khofifah, hal tersebut tidak sulit diwujudkan oleh Pemkab Tuban melalui kerja sama dengan Pemprov Jatim. Dia mengungkapkan bahwa Bupati Tuban memiliki mentor mantan Bupati Tuban, Haeny Relawati Rini Widyastuti, yang menjabat mulai 2001-2011. Adapun saat ini mantan bupati Tuban itu menjabat sebagai anggota DPR Komisi 8 Fraksi Partai Golkar.

Untuk itu, Khofifah mengajak bupati Tuban yang baru untuk memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial di wilayahnya. Berdasarkan release BPS Provinsi Jatim 2020, ekonomi Tuban terkontraksi cukup dalam sebesar 5,85%. Hal ini lebih tinggi dibanding Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,40% dan 2,65%.

"Sementara kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2,71 persen," imbuh Khofifah.

Di sisi lain, indeks Gini Rasio Kabupaten Tuban mencapai 0,311 poin. Posisi tersebut lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jatim sebesar 0,364 poin atau masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara itu, untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Tuban memiliki persentase penduduk miskin sebesar 15,9%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata Provinsi Jatim sebesar 11,46%. Hal ini meningkat dibanding 2019, yaitu sebesar 13,50% dan berada di 5 besar kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jatim.

"Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 tingkat kemiskinan di Tuban cukup tinggi di atas 15 persen lebih," kata Khofifah.

Pada kesempatan itu, Khofifah pun menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tuban yang mencapai sebesar 4,81%. Persentase tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Jatim sebesar 5,84%. Angka ini meningkat dibanding 2019, yaitu sebesar 2,76%.

Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban pada 2020 mencapai 68,40%. Posisi itu berada di bawah capaian Provinsi Jatim sebesar 71,71% atau masih berada di kategori sedang. Bagi Khofifah, hal tersebut antara lain akibat pandemi COVID-19 yang perlu penanganan secara saksama.

"Artinya, bupati dan wakil bupati Tuban mempunyai pekerjaan rumah yang relatif tidak ringan. Hampir semua capaian indikator kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan," pesan Khofifah.

Mantan Menteri Sosial itu juga berharap agar toleransi dan moderasi bisa terus hadir dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tuban. Baginya, toleransi dan moderasi merupakan sebuah kebutuhan kohesivitas masyarakat Jawa Timur.

Dia juga berharap, pada pelantikan kepala daerah yang terakhir di periode Pilkada serentak 2020 ini memberikan penguatan pada bupati dan wakil bupati Tuban dalam menjalankan tugasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga berpesan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat berjalan lebih optimal. Dikarenakan tantangan ke depan akan semakin berat dan kompleks, utamanya dalam situasi ekonomi global karena dampak pandemi COVID-19.

"Saya juga minta agar segera merealisasikan dan mewujudkan janji-janji politik pada saat kampanye untuk dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sekali lagi saya tekankan, dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota agar berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024," jelas Khofifah.

Selain itu, Khofifah juga berpesan agar pada masa kepemimpinannya sebagai bupati Tuban yang baru, juga memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta fokus pada upaya menekan angka sebaran COVID-19.

Turut hadir acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan beberapa pejabat nasional di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Tokoh Nasional dan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, beberapa anggota DPR RI fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat, serta pejabat Forpimda Jawa Timur dan Kabupaten Tuban.

(akn/ega)