Firli Mengaku Sudah Perjuangkan 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Deden Gunawan - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 09:58 WIB
Jakarta -

Tersingkirnya 75 pegawai KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN) terus jadi polemik. Pimpinan KPK dituding telah mengabaikan perintah Presiden Jokowi yang meminta dalam peralihan status kepegawaian tersebut tidak merugikan pegawai KPK.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menepis anggapan bahwa dirinya telah membangkang kepada presiden dan mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, dia justru telah bertindak sesuai dengan arahan dan mandat UU, termasuk Keputusan MK. Bahkan Firli juga mengaku sempat memperjuangkan 75 pegawai itu mendapatkan dispensasi untuk menjadi ASN.

Sebagai implementasi dari arahan presiden, kata Firli, pimpinan KPK mengadakan pertemuan pada 25 Mei 2021 untuk membahas nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat sebagai ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Turut hadir dalam rapat itu Kementerian Hukum dan HAM, MenPAN-RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kami care dan fokus untuk melanjutkan arahan presiden. Saya kira kehadiran Kemenkumham dan KemenPAN-RB sebagai tindak lanjut arahan presiden. Jadi kalau disebut pembangkangan di mana? Buktinya kami betul-betul menindaklanjuti arahan Pak Presiden dengan rapat komprehensif pada 25 Mei 2021," jelas Firli dalam program Blak-blakan di detikcom, Senin (21/6/2021).

Dalam pertemuan yang berlangsung mulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB itu, Firli mengaku sempat meminta dispensasi agar ke-75 pegawai itu bisa dilantik menjadi ASN. Tapi hasil yang dicapai kemudian cuma 24 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN diberikan kesempatan mengikuti latihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. Sedangkan 51 pegawai lainnya tetap tidak memenuhi syarat.

Firli mengaku tidak ingin membuka soal perjuangannya untuk menyelamatkan 75 pegawai KPK supaya tetap bisa fokus pada tugas pokok di KPK. "Saya tidak ingin mengatakan itu, biarlah orang tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak pernah membawa rasa dendam. Yang kita bawa adalah semangat memberantas korupsi itu saja," tegas Firli.

Dijelaskan Firli, 75 pegawai yang tidak lolos terdiri dari pegawai tetap sebanyak 64 pegawai tidak tetap 11 orang. Adapun sebarannya ada di Kesekjenan, Inspektorat, Deputi Informasi dan data, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Deputi Penindakan.

"Mereka tersebar jadi saya bisa pastikan bahwa tidak ada kita (pimpinan KPK) menghendaki satu orang individu pun yang tidak lulus. Pada pertemuan Selasa, 25 Mei 2021, Saya katakan apakah memungkinkan diberikan dispensasi kepada 75 pegawai KPK," ungkap mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut.

(ddg/jat)