Pegawai Kemnaker di Zona Merah WFH 75% dan Zona Kuning/Oranye 50%

Erika Dyah - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 20:25 WIB
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan 75 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi pegawai Kemnaker. Aturan ini diberlakukan bagi pegawai di kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan COVID-19.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkap aturan ini diterapkan setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (20/6/2021).

Sementara bagi pegawai di tiap unit kerja Kemnaker yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam zona kuning atau oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. Meski demikian Anwar mengimbau agar protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor.

Ia menjelaskan kebijakan ini diambil sebagai upaya perlindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran COVID-19. Namun, kata Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini pegawai harus tetap memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja ASN yang telah ditentukan.

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan," ujarnya.

Anwar juga mengingatkan para ASN agar dapat menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ia pun meminta ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.

Sebagai informasi, kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker. Baik yang berada di pusat, maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

(ncm/ega)