Rem Darurat Anies Ditagih, Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 18:10 WIB
Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)
Foto: Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait hal tersebut.

"Semua kita diskusikan bersama pemerintah pusat, nanti kita tunggu keputusan pemerintah pusat ya," kata Riza saat dihubungi detikcom, Minggu (20/6/2021).

Riza mengatakan kebijakan untuk menarik rem darurat memang sudah dipertimbangkan. Namun, kata Riza, setiap kebijakan terkait dengan PSBB harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat agar ada keserasian dengan daerah penyangga.

"Ya itu juga menjadi pertimbangan dalam diskusi kami dalam dialog kami, namun kemudian sejak ada PPKM kewenangan itu terpusat. Jadi ada kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keserasian irama bersama antara setiap provinsi Jakarta dengan daerah penyanggah dengan Banten dengan Jabar, Jatim, Jateng, Jogja dan sebagainya, maka pelaksanaan PPKM itu yang memutuskan itu pemerintah pusat," tuturnya.

Riza menyampaikan untuk sementara Pemprov DKI sedang berupaya meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Dia mengimbau agar masyarakat untuk tidak bepergian dan tetap berada di rumah meski pada saat libur.

"Sejauh ini kita upayakan masyarakat untuk melaksanakan protokol secara baik, secara ketat, kita minta untuk tidak keluar rumah sekalipun Sabtu, Minggu, libur tetap berada di rumah bersama keluarga inti. Bila perlu tidak berkunjung ke mana-mana termasuk ke sanak keluarga lainnya di luar rumah kita sendiri. Jadi tetaplah berada di rumah karena tempat terbaik ada di rumah," kata Riza.

Sebelumnya, Komisi IX DPR meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat. Hal itu mengingat kasus COVID-19 di DKI Jakarta sudah mulai gawat.

"Gubernur DKI harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di Ibu Kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, kondisi penularan COVID-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum Gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris kepada wartawan, Minggu (20/6).

Charles juga mempertanyakan alasan Anies belum menarik rem darurat. Padahal, COVID-19 di DKI sudah semakin gawat.

"Jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini Gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada pemerintah pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik. Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik 'rem darurat' bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama, ketika Jakarta, provinsi yang dia pimpin, sedang dalam kondisi tergawatnya?" papar Charles.

Lihat juga Video: Pelaku Usaha DKI Langgar PPKM Mikro Didenda Rp 50 Juta!

[Gambas:Video 20detik]



(mae/mae)