Ini Dampaknya Jika Wacana Jokowi 3 Periode Terlaksana

Matius Alfons - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 08:29 WIB
Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto.
Foto: Agus Riewanto (Istimewa)
Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara dari UNS Solo, Agus Riewanto menanggapi wacana yang mencuat belakangan ini, yakni Presiden Jokowi menjabat tiga periode. Agus menilai wacana tersebut bisa berbahaya jika sampai terlaksana.

Awalnya Agus menjelaskan berdasarkan UUD 1945 dan konstitusi yang ada saat ini, wacana presiden tiga periode tidak mungkin untuk terlaksana. Menurutnya itu akan menabrak konstitusi seperti tercantum pada Pasal 7 UUD 1945.

"Iya kalau dilihat dari konstitusi dan ketentuan UUD 1945 jelas dinyatakan presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat dua kali masa jabatan ya, setelah itu tidak dapat dipilih kembali, di pasal 7 UUD 1945. Jadi kalau dilihat dari konstitusi itu tidak memungkinkan seorang presiden yang sudah menjabat dua kali bisa ajukan diri atau calonkan diri kembali karena akan menabrak konstitusi, itu kalau dari aspek konstitusinya," ucap Agus saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).

Dia menyebut wacana itu mungkin terlaksana dengan catatan harus adanya perubahan via amendemen konstitusi. Namun demikian amendemen UUD 1945 juga tidak mudah dan memiliki sejumlah syarat.

"Ya kalau mengubah presiden dari dua periode jadi tiga periode satu-satunya jalan amendemen konstitusi di pasal itu, amendemen konstitusi itu merupakan kewenangan MPR itu terdiri dari DPR dan DPD, amendemen bukan tidak boleh, tapi boleh, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 36 UUD 1945, di pasal itu begitu rigid diceritakan bagaimana amandemen itu mesti dilakukan kan, harus dihadiri oleh 2/3 (anggota DPR dan DPD), kemudian disetujui dalam rapat paripurna, itu dalam pasal itu begitu rigid," ucapnya.

Ketika seandainya sudah tercapai amendemen itu dan disepakati MPR, Agus mengingatkan ini bakal memberikan sejumlah dampak kepada Indonesia. Salah satunya, kata Agus, Indonesia akan kembali lagi pada era Orde Baru dengan timbulnya perlawanan dari masyarakat antipemerintah.

"Saya khawatir jika ini dipaksakan dan publik tidak banyak yang terlibat atau partisipasi yang luas, bisa jadi ada social disobedience, atau gerakan sosial yang mungkin anti-pemerintahan Jokowi, seperti terulang lagi tahun 1998. Dampaknya sangat luas ini," kata Agus.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: PKS: Jokowi Harus Lebih Keras Menentang Ide 3 Periode

[Gambas:Video 20detik]