DKI Minta Aturan Urus Administrasi Kependudukan Wajib Bawa Surat Vaksin Dicabut

Tiara Aliya Azahra - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 00:02 WIB
Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tampak kosong. Usai Ahmad Riza terkonfirmasi positif corona, gedung Blok B Balai Kota ditutup sementara.
Ilustrasi (Gedung Balai Kota DKI Jakarta/Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Beredar informasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta mewajibkan warganya membawa surat vaksinasi COVID-19 ketika mengurus administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pun buka suara.

Informasi ini awalnya tersebar melalui aplikasi perpesanan WhatsApp Group (WAG). Unggahan itu berupa foto pintu yang ditempeli selebaran bertuliskan syarat tambahan bagi pemohon yang hendak pergi ke loket Dukcakpil. Berikut tulisan lengkapnya:

'Mulai hari Senin tanggal 21 Juni 2021 untuk semua permohonan pelayanan yang disampaikan secara manual di loket Dukcakpil kelurahan harus melampirkan surat/sertifikat vaksin COVID-19 sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021'.

Plt Kepala Disdukcakpil DKI Jakarta Budi Awaludin mengakui ada sejumlah kantor kelurahan di Jakarta yang membuat persyaratan ini. Bahkan, hal ini sudah disepakati oleh lurah setempat.

"Iya. Ini ada beberapa yang seperti ini kemarin dan itu tidak dibenarkan. Kemarin saya sudah minta itu dicopot," kata Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (19/6/2021).

Menurut Budi, persyaratan ini dibuat karena kelurahan khawatir wilayahnya berada di zona merah COVID-19. Namun demikian, Budi menilai hal ini tidak dibenarkan.

"Mungkin karena perkantorannya zona merah atau wilayahnya ada di zona merah," ujarnya.

Budi mengaku telah menegur petugas Disdukcakpil yang memuat aturan ini. Tak hanya itu, dia meminta agar kelurahan segera menarik aturan ini.

"Kami sudah tegur Kasatpelnya dan agar mencabut dan berkoordinasi dengan lurahnya," tegasnya.

(lir/lir)