Eks Komisioner Nilai Pemecatan Pegawai KPK Tak Boleh Hanya Berdasarkan Tes

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 17:54 WIB
Eks Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin
Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -

Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin berbicara soal rencana pemberhentian 51 pegawai KPK karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Jasin menyebut dasar 'pemecatan' terhadap pegawai KPK itu sejatinya harus melalui audit atau pemeriksaan terlebih dahulu.

"Jadi pemecatan itu ada background dan harus ada auditnya, di KPK ada pengawas internal, apabila melanggar kode etik apa buktinya pelanggaran itu, apabila tidak bisa mencapai kinerjanya, apa bukti bahwa dia tidak bisa mencapai kinerjanya. Apabila dia melanggar hukum, maka ada hal-hal yang di-explore atau digali dari apa pelanggaraan hukum yang dilakukan oleh pegawai KPK," kata M Jasin usai diperiksa di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2021).

Jasin menerangkan tes untuk pegawai KPK tidak bisa dijadikan dasar untuk melengserkan mereka. M Jasin kembali menegaskan pemecatan pegawai KPK harus didasari pemeriksaan atau audit internal.

"Jadi tidak hanya sekadar tes saja kemudian sebagai dasar untuk melengserkan pegawai KPK, tak bisa, dasarnya harus audit atau pemeriksaan seperti itu," ungkapnya.

Jasin mengatakan, dalam PP Nomor 41 Tahun 2020, tidak termaktub bahwa sebuah tes tidak serta-merta dapat memberhentikan pegawai KPK. Jasin mengungkap para pegawai KPK yang dinonaktifkan ini padahal telah melalui seleksi ketat dalam program 'Indonesia Memanggil'.

"Jadi tidak ada tuh tes itu, basis tes untuk misalnya saja TWK itu, di PP 41 Tahun 2020 tidak ada klausulnya bahwa ada tes yang berakhir dengan pemecatan, tidak ada. Satu tadi dasarnya kan diatur bahwa dia pegawai komisi negara yang dia itu adalah memakan atau menerima gaji dari APBN, ini orang-orang yang melalui seleksi ketat melalui 'Indonesia memanggil' itu," ucapnya.


51 Pegawai KPK Diberhentikan 1 November

Nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN melalui TWK disebut telah ditentukan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 24 orang yang disebut bisa dibina lagi dan 51 orang yang disebut tidak bisa dibina.

Redaksi detikcom mendapatkan Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN yang diteken pada 25 Mei 2021.

Selanjutnya
Halaman
1 2