Eks Pimpinan KPK Diperiksa Komnas HAM soal Definisi 'Taliban'

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 17:53 WIB
Komnas HAM selesai memeriksa eks pimpinan KPK
Komnas HAM selesai memeriksa eks pimpinan KPK (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Para mantan pimpinan KPK, seperti Mochammad Jasin, Abraham Samad, Saut Situmorang, dan Bambang Widjojanto, telah selesai diperiksa Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut para eks pimpinan lembaga antirasuah itu digali keterangannya terkait mekanisme kerja dan kontrol di internal KPK.

"Salah satu yang penting kita memastikan bagaimana sebenarnya bagaimana mekanisme kerja dan mekanisme kontrol di internal KPK," kata Anam kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2021).

Anam menerangkan Komnas HAM juga menggali keterangan seputar pola hubungan antara staf dan pimpinan di KPK. Selain itu, pihaknya turut menanyakan aturan yang ada di internal KPK.

"Pola hubungan antara staf dengan pimpinan kayak apa, pola memastikan bahwa kinerjanya masih baik kayak apa, pola target penyelesaian kasus dan sebagainya juga kayak apa. Mekanisme itu kami dalami seperti disebutkan oleh Pak Jasin beberapa aturan yang ada di internal KPK," ujarnya.

Komnas HAM juga menggali informasi perihal definisi Taliban yang akhir-akhir ini disematkan kepada 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Menurut Anam, pihaknya harus mendengarkan langsung definisi Taliban itu dari para mantan pimpinan KPK ini.

"Yang berikutnya adalah salah satu isu yang penting juga ditanya, sebenarnya kapan sih dan apa definisi Taliban menurut para pimpinan. Nah, tadi disebutin itu definisinya apa. Nanti bisa ditanya sendiri ke Pak Jasin apa definisinya," ucapnya.

Sementara itu, Mochammad Jasin yang hadir secara fisik dalam pemeriksaan ini menyebut definisi Taliban itu sejatinya adalah orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang di luar KPK. Orang-orang yang disebut Taliban, kata Jasin, biasanya mereka yang sering kali menolak ajakan untuk tidak taat peraturan.

"Kalau Taliban itu sebenarnya bahwa orang-orang itu tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa di-remote dari gampangnya karena dia taat pada peraturan perundangan dan taat pada kode etik, diajak makan di restoran tidak mau, dijemput saat kunjungan di daerah sosialisasi misalnya tidak mau, 'lho kami sudah menerima perjalanan dinas biaya termasuk hotelnya, Pak', 'sudah kami saja tak usah ditanggung'," katanya.

"Yang jujur itu disebut Taliban oleh teman-temannya. Sok bersih, Sok suci itu," sambungnya.

Jasin menegaskan tidak ada Taliban di tubuh KPK. Isu liar itu, kata Jasin, sengaja digemparkan untuk menyingkirkan orang-orang yang berprestasi.

"Sebenarnya tidak ada istilah Taliban itu, hanya stigma negatif untuk mencocokkan orang-orang KPK ini, mungkin ya, sebagai dasar untuk menyingkirkan orang-orang yang berprestasi ini," tuturnya.

(whn/maa)