KPK Eksekusi Terpidana Kasus Gratifikasi Eks Bupati Subang ke Lapas Sukamiskin

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 14:38 WIB
Heri Tantan Sumaryana menjalani pemeriksaan di KPK. Eks Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Subang itu terjerat kasus gratifikasi.
Foto: Heri Tantan (Ari Saputra)
Jakarta -

KPK mengeksekusi eks Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana ke Lapas Sukamiskin. Heri terlibat dalam kasus gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Subang Ojang Sohandi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan jaksa eksekusi sudah melaksanakan putusan pengadilan tersebut di Pengadilan Tipikor Bandung. Putusan tersebut diputuskan dalam Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg tanggal 24 Mei 2021 dengan memutuskan Heri dihukum penjara selama 4 tahun.

"Kamis (17/6/2021) Jaksa Eksekusi Medi Iskandar Zulkarnain telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Heri Tantan Sumaryana dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Ali, kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Ali mengatakan Heri juga dikenakan denda sebesar Rp 200 juta. Jika tidak dibayarkan, bisa diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan.

"Kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Ali.

Selanjutnya, Ali mengatakan Heri juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,525 miliar guna disetorkan aset milik negara.

"Selain itu juga tetap diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 2,525 Miliar dengan memperhitungkan uang yang telah disetorkan ke rekening KPK dan hasil penjualan aset milik terpidana yang dirampas untuk negara," katanya.

Lebih lanjut, jika Heri tidak sanggup membayar selama 1 bulan, maka harta bendanya akan segera dilakukan penyitaan. Jika harta benda tidak ada, diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana penjara selama 1 tahun," ujarnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 16 April 2016. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka terdiri Bupati nonaktif Subang Ojang Sohandi, unsur jaksa hingga pejabat Dinas Kesehatan Pemkab Subang. Kelima tersangka itu kini sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Febri mengatakan Heri diduga bersama-sama Ojang diduga menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya. Total gratifikasi yang diduga diterima senilai Rp 9,64 miliar.

"HTS (Heri Tatan Sumaryana) diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp 9.645.000.000," katanya, Rabu (9/10/2019).

(maa/maa)