Ketua DPRD Alor Konsultasi ke Bareskrim soal Konflik Bupati Amon Djobo-Risma

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 23:24 WIB
Ketua DPRD Alor, NTT, Enny Anggrek di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/6/2021).
Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek. (Adhyasta Dirgantara/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPRD Alor, NTT, Enny Anggrek, menyambangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi. Enny konsultasi perihal konflik Bupati Alor, Amon Djobo, dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.

Enny menilai Amon Djobo telah mempermalukan Risma dalam sebuah kegiatan yang videonya viral beberapa waktu lalu. Dalam video yang viral, Amon memarahi pegawai Kemensos dan menyindir Risma soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Tujuan saya ke Mabes Polri hari ini untuk melapor video viral yang dilakukan Bapak Bupati Alor, yang mana telah mempermalukan kami dalam hal ini Ibu Mensos, saya sebagai Ketua DPRD, maupun dua staf Kemensos," ujar Enny saat ditemui di Bareskrim Polri, Kamis (17/6/2021).

Enny menyampaikan Amon telah melakukan pencemaran nama baik hingga pengancaman pembunuhan dalam video itu. Maka dari itu, Enny mengaku dirinya berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim untuk melaporkan Bupati Alor Amon Djobo.

"Kondisi seperti ini, saya datang ke Mabes Polri ada ujaran dalam arti penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, maupun pernyataan hoaks dari Bupati Alor, serta menit terakhir ada pengancaman dibunuh. Sehingga saya hadir di sini, saya konsultasi," tuturnya.

"Karena saya baru pertama kali hadir ke Mabes, saya sudah konsultasi karena ini suatu masalah yang viral sekali. Sehingga, dari pihak penyidik semua data-data yang ada itu baik transkrip dan kata-kata beliau semua harus legal, pos untuk besok dimasukkan ke Mabes. Supaya mereka bisa melidik. Dan kalau sudah selesai hasil kajian mereka dari tim Mabes, baru nanti mereka memanggil saya memberikan keterangan maupun panggil saksi-saksi semua. Jadi besok saya harus melengkapi data-data harus dari pos," sambung Enny.

Lebih lanjut, Enny membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya seperti video Bupati Alor yang viral memarahi dua staf Kemensos hingga berita dari berbagai media terkait kejadian itu.

"Bawa rekaman viral video, data-data berita di media lokal maupun nasional sudah saya bawa untuk dijadikan bahan untuk laporan," katanya.

Enny pun menyarankan Bareskrim agar membentuk tim khusus dalam mengusut kasus tersebut. Pasalnya, kata Enny, kejadian itu melibatkan antar-pejabat negara.

"Nanti mereka harus buat tim khusus, karena ini antar pejabat negara. Pejabat negara dalam hal ini Mensos dihina, dimaki sehingga mereka harus ada tim khusus," ucap Enny.

Baca tanggapan Polri di halaman berikutnya.

Menanggapi kedatangan Enny, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan pelaporan itu masih bersifat konsultasi. Ramadhan mengatakan unsur tindak pidana siber belum terpenuhi.

"Masih dikonsultasikan. Untuk hasil konsultasi sementara, belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana siber. Sehingga masih dikonsultasikan apakah unsur-unsur tindak pidana umumnya terpenuhi. Jadi belum dibuat laporan polisi," kata Ramadhan melalui pesan singkat.

Sebelumnya, video berdurasi 3 menit 9 detik memperlihatkan Bupati Alor Amon Djobo yang duduk sambil memarahi dua petugas yang berada di samping kirinya yang berasal dari Kemensos. Di Video itu, Amon menyebut seharusnya pembagian bantuan PKH harus melewati pemda dan bukan dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat.

"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, menteri model apa model begitu," kata Amon dalam video tersebut.

"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," imbuhnya dengan nada yang kencang.

(zak/zak)