PPP Minta BKN Jangan Asal Sebut TWK KPK Dokumen Rahasia

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 12:36 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut salinan hasil TWK KPK merupakan dokumen rahasia negara. PPP menilai BKN perlu membedakan dokumen sangat rahasia atau dokumen terbatas.

"Soal apakah dokumen hasil proses seleksi atau rekrutmen atau alih status itu rahasia negara atau bukan, juga kalau itu rahasia negara apakah kategorinya strictly confidential atau restricted, itu semua rujukannya ada di UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani saat dihubungi, Kamis (17/6/2021).

Arsul meminta BKN tidak asal dalam menyampaikan informasi terkait kerahasiaan hasil TWK KPK. Menurutnya, BKN perlu membaca adanya informasi yang dikecualikan.

"Jadi BKN jangan asal menyampaikan atau menyederhanakan responsnya dengan hanya mengatakan bahwa dokumen hasil TWK seseorang itu sebagai rahasia negara. Bacalah dengan saksama bunyi pasal-pasal dan risalah pembahasannya dalam Bab V tentang Informasi yang dikecualikan," kata Arsul.

Arsul juga menyebut BKN perlu mempelajari putusan-putusan yang telah diberikan dari hasil gugatan terkait permintaan pembukaan hasil proses seleksi. Menurut Arsul, hasil tersebut boleh diberikan bila orang yang bersangkutan atau orang yang mengikuti tes yang meminta.

"BKN silakan pelajari juga putusan-putusan dalam kasus gugatan tentang keterbukaan informasi publik atas nama David Tobing di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan PTUN. David Tobing sebagai calon hakim agung (CHA) menggugat di Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa dokumen terkait data pribadi dalam proses seleksi CHA bisa diminta oleh CHS yang bersangkutan," kata Arsul.

"KIP pada pokoknya mengabulkan permintaan dari yang bersangkutan. Jadi, kalau yang minta yang bersangkutan langsung, KIP perintahkan untuk dibuka kepada yang bersangkutan. Pendapat KIP ini kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh PTUN sampai dengan MA-RI dalam putusan pengadilan ketika perkaranya bergulir sebagai gugatan TUN," sambungnya.

Karena itu, menurutnya, BKN perlu memenuhi keperluan keterbukaan informasi. Hal ini juga untuk membuktikan tidak adanya hal aneh dalam proses TWK KPK.

"Jadi menurut saya, kalau memang tidak ada yang aneh-aneh dalam proses TWK itu, sebaiknya BKN penuhi jika yang bersangkutan yang meminta," ujarnya.

Diketahui, KPK mengaku sedang berupaya meminta salinan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai yang tak lolos dengan berkoordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terkait hal itu, BKN menyebut salinan hasil TWK KPK merupakan dokumen rahasia negara.

"Itu diklasifikasikan dokumen rahasia negara di TNI AD dan BNPT," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat dihubungi, Rabu (16/6/2021).

Bima mengatakan salinan hasil TWK KPK itu diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia negara. Hak kepemilikan atas salinan hasil TWK KPK itu, lanjutnya, bukan berada di BKN.

"Hak kepemilikannya bukan di BKN," ujar Bima.

KPK Ngaku Cari Hasil TWK KPK

Sebelumnya, KPK telah menerima 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait TWK KPK. KPK mengaku sedang berupaya meminta salinan hasil TWK KPK tersebut.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

"Untuk itu, saat ini PPID KPK tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemenuhan informasi tersebut karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK," kata Ali.

Baca di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2