Edhy Prabowo Bicara soal Nota Dinas Sekjen KKP Antam Novambar-Bank Garansi

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 07:01 WIB
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo jalani sidang lanjutan kasus suap ekspor benih lobster. Dalam sidang itu, Edhy Prabowo didampingi sang istri.
Foto: Sidang lanjutan Edhy Prabowo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menjelaskan latar belakang bank garansi untuk menampung penerimaan negara bukan pajak (PNPB) ekspor benur. Edhy menegaskan bank garansi bukan suatu pungutan.

"Kalau bank garansi itu seingat saya bukan pungutan yang tidak dibolehkan, itu komitmen dan sudah ada prosesnya," kata Edhy saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Edhy menjelaskan bahwa bank garansi ada sebagai tindak lanjut terbitnya PERMEN-KP 12/2020, salah satunya terkait PNBP. Awalnya, Edhy tidak puas dengan PNBP yang ada sebelumnya.

"Muncul lah pembicaraan tentang PNPB-nya, masih Rp 250 per 1.000 ekor. Wah saya nggak mau. Saya katakan bisa nggak kita terapkan, (dijawab) bisa diterapkan tapi pakai PNPB yang lama, harga yang ini. Wah, saya nggak mau, kita akan diketawai publik. Untuk apa, apa yang negara dapat dengan ini, ini nggak ada bedanya dengan yang lain," jelasnya.

Menindaklanjuti hal itu, Edhy mengatakan akhirnya berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari sana akhirnya dibolehkan adanya bank garansi.

"Kemudian muncul lah tindakan, terus gimana, cukup tanda tangan sekjen saja, untuk menyampaikan surat karena leading sector terakhirnya, gerbangnya Ibu Rina karena dia yang mungutin dari BKIPM, saya nggak mau kalau nggak ada surat ini, saya mau payung hukum, sampai akhirnya mohon maaf di Hotel Alana saya marah dan beberapa kali rapat kan tinggal satu langkah. Kita kan nggak nyuri, nggak ngambil, kan peluang masuk uang negara, jadi itu latar belakangnya," jelasnya.

Nota Dinas Sekjen KKP Antam Novambar

Jaksa KPK menanyakan Edhy Prabowo terkait nota dinas Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Antam Novambar, pada 1 Juli 2020. BAP Edhy nomor 35 juga dikonfirmasi soal usulan revisi PP Nomor 75/2015.

"Di penyidikan pernah diperlihatkan nota dinas ditandatangani Sekjen Antam Novambar? Terkait PNBP kan harus diwujudkan dalam PP, saksi sebut terkait pengenaan PNBP ada di BAP saksi nomor 35: Tindak lanjut nota dinas tersebut harus diajukan usulan revisi PP Nomor 75/2015 ke Kemenkeu. Apakah pada saat terjadi pungutan tersebut dari perusahaan yang dapat izin ekspor, revisi PP 75 sudah ditetapkan Kemenkeu?" tanya jaksa dan dijawab 'belum' oleh Edhy.

Edhy membantah pernah meminta anak buahnya untuk melakukan pungutan. Namun, jaksa kembali menyasar Edhy soal nota dinas tersebut yang menjadi dasar pemberlakuan bank garansi meski belum ada revisi PP 75/2015.

"Saksi memang bilang nggak suruh mungut tapi ini dijadikan dasar Safri atau Andreau untuk melakukan pungutan tersebut yang disetor ke bank garansi," ujar jaksa.

"Ini pembicaraan muncul ada dari Biro Keuangan, Biro Hukum kami, ada dari Kemenkeu, dari Kementerian Sekab ada untuk itu. Jadi ini produk lintas menteri yang ujungnya untuk memperkaya negara dan itu bukan PNBP, belum PNBP, masih berupa bank garansi dan komitmennya bisa dilihat apakah itu menjadi aset pribadi menteri atau aset KKP atau menjadi aset negara," jelas Edhy.

Simak penjelasan Edhy soal bank garansi PNBP di halaman selanjutnya.

Saksikan video 'Edhy Prabowo Singgung Eks Pimpinan KKP Amburadul':

[Gambas:Video 20detik]