Ketua Komisi VII Anggap Vaksin Anak Bangsa Dihambat, Curiga Mafia Impor

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 17:06 WIB
Rapat Komisi VII DPR bersama Terawan Agus Putranto
Komisi VII DPR (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menganggap riset vaksin COVID-19 terkesan dihambat. Sugeng kemudian curiga adanya mafia impor di balik ini.

"Kesan saya untuk vaksin dalam negeri dihambat. Ya terbukti dengan yang resmi saja, apalagi yang tidak resmi Pak Terawan (penggagas Vaksin Nusantara). Itu terhambat, ya, lagi-lagi mafia impor barangkali. Ini kita nggak boleh suuzan, tapi ada indikasi ke sana," kata Sugeng dalam rapat dengar pendapat dengan Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Kesan dihambat itu, kata Sugeng, salah satunya tambahan anggaran vaksin Merah Putih yang diajukan Lembaga Eijkman sebesar Rp 7 miliar pada Januari lalu yang belum cair hingga saat ini. Dia menilai hal itu menunjukkan ketidakseriusan riset vaksin anak bangsa.

"Bayangkan kalau Eijkman, apa, Konsorsium Riset dan Inovasi COVID mengalami hambatan karena persoalan dana dan sebagainya, yang menunjukkan itu ketidakseriusan, maka ketergantungan impor, impor, dan impor selalu kita hadapi," kata dia.

Lebih lanjut Sugeng kemudian menyinggung impor alat kesehatan yang seharusnya bisa diproduksi dalam negeri. Salah satunya adalah ventilator.

"Mungkin Pak Terawan juga pernah di Departemen Kesehatan. Suatu ketika kami melakukan rapat lintas komisi untuk membedah bagaimana sinyalemen bahwa ada mafia alkes misalnya, satu hal misalnya waktu itu bagaimana itu bukan obat mujarab satu-satunya adalah ventilator, yang notabene bisa dibuat dan bisa diproduksi oleh anak bangsa, tetapi tetap saja itu lebih pada impor dan impor. Kalau kita compare harganya jauh sekali dengan fitur yang sedemikian lengkap saja di dalam negeri itu harganya 75 juta, tapi kalau impor itu sampai Rp 200-an juta, padahal fungsinya sama," jelasnya.

Politikus NasDem itu menilai proses produksi alat kesehatan dalam negeri itu juga melalui proses yang panjang. Dia menilai hal itu mengarah pada mafia impor.

"Saya menemui kasus bahwa itu yang sudah diproduksi pun harus melalui proses yang sedemikian rupa supaya bisa dipakai di RSUD. Sehingga kita semua memang secara samar itu jangan-jangan memang ada mafia-mafia itu, mafia impor maupun mafia alat kesehatan, sekarang adalah mafia vaksin. Indikasinya ada kok, bahwa kalau kita lihat Eijkman kok belum turun itu yang diajukan dananya, dan seterusnya. Padahal dana merupakan faktor yang sangat penting," kata dia.

Dukungan untuk Vaksin Anak Bangsa

Komisi VII, kata Sugeng, akan senantiasa mendukung produk vaksin dalam negeri. Dia mengatakan produksi vaksin dalam negeri harus diutamakan.

"Komisi VII akan terus mendorong bagaimana produk-produk vaksin anak bangsa ini menjadi produk pertama bagi penyelesaian-penyelesaian persoalan COVID ini. Jadi impor itu adalah substitusi, jadi jangan dibalik. Impor itu adalah substitusi saja, yang utamanya justru kita akan dorong," kata dia.

Komisi VII, kata Sugeng, juga mendukung vaksin Nusantara yang digagas oleh Terawan Agus Putranto. Namun dia meminta riset disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

"Kedua kita tidak boleh menganaktirikan siapa pun, termasuk vaksin Nusantara ini. Kita minta pemerintah dan negara membiayai. Bahwa secara metodologi dan sebagainya tolong menyesuaikan Pak Terawan, ada parameter yang disyaratkan, misalnya BPOM bagaimana dan sebagainya. Tetapi ingat, ingat, negara bukan menjadi alat birokrasi yang menghambat. Negara itu justru memfasilitasi kreativitas anak bangsa," lanjutnya.

Lihat juga Video: Terawan 'Bongkar' Wujud Vaksin Nusantara

[Gambas:Video 20detik]



(lir/gbr)