Syarief Hasan Minta Pemerintah Kaji Ulang Beberapa Kebijakan Kontraproduktif

Nadhifa Sarah Amalia - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 08:44 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontraproduktif di masa Pandemi COVID-19. Syarief menilai, rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat," ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (16/5/2021).

Berdasarkan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Di dalam RUU tersebut, pemerintah juga merencanakan penetapan PPN pendidikan hingga alat-alat kesehatan.

Syarief menilai, kenaikan tarif PPN ini berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.

"Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," ungkapnya.

Syarief juga mengakui, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat.

"Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya," terangnya.

Menurut Syarief rencana penetapan PPN jasa pendidikan dan alat-alat kesehatan juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

"Rakyat yang umumnya tidak mampu butuh Kesehatan, dan alat-alat kesehatan salah satu kunci pengobatan dan peningkatan kesehatan," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menyoroti rencana PLN yang akan mencabut subsidi 15,2 juta pengguna listrik yang disinyalir akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.

"Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. COVID-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi listrik ini. kondisi ini semua membuat rakyat semakin tidak berdaya akibat semakin menurunnya daya beli rakyat," tegas Syarief.

Oleh karena itu, Politisi Senior Partai Demokrat ini pun menyatakan dengan tegas agar Pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini.

"Pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, juga melakukan penundaan semua kenaikan PPN tersebut, bahkan seharusnya menurunkan PPN hingga ekonomi kembali pulih. Juga memastikan tidak ada pencabutan subsidi listrik yang seharusnya membantu masyarakat kecil termasuk UMKM," pungkas Syarief.

(ega/ega)