KPK Akan Usut Kasus Dugaan Korupsi Megaproyek di DPRD Jabar

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 15:59 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

KPK sudah menerima atensi terkait adanya kasus dugaan korupsi megaproyek di DPRD Jawa Barat (Jabar). KPK berkomitmen untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut tanpa pandang bulu.

"KPK memberikan perhatian terhadap perkara korupsi. KPK sangat merespons dugaan perkara korupsi yang terjadi berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif termasuk di Jabar," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada detikcom, Senin (14/6/2021).

"KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan perkara korupsi tersebut, siapa pun pelakunya," imbuh Firli.

Firli mengatakan jika bukti permulaan terkait dugaan korupsi sudah cukup, KPK tentu akan menuntaskan sampai akarnya. KPK tidak segan-segan untuk menuntaskan segala tindak kejahatan korupsi.

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK akan tuntaskan perkara tersebut sampai selesai. Tidak ada ruang bagi para pelaku yang bersembunyi, sejauh KPK memiliki bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Kami akan tuntaskan," ujar Firli.

"Mohon dukungan seluruh masyarakat. Terima kasih," sambungnya.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam GMKI, KAMMI, PMKRI, HMI, dan HIKMAHBUDI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi mega proyek di DPRD Jabar.

Ketum HMI Badko Jawa Barat Khoirul Anam mengatakan pihaknya minta atensi khusus kepada KPK agar kejadian OTT terkait Banprov di Kabupaten Indramayu tidak terjadi di kota kabupaten lain di Jabar.

"Kasus sudah di-handle oleh KPK, dari zaman OTT Bupati di Indramayu. Cuma, penanganannya kalau kita lihat terpolarisasi. Kedua, tidak ada evaluasi baik di DPRD untuk mengevaluasi sistem dalam pokok-pokok pikiran. Kalau dari kita minta atensi khusus dari KPK karena pola tersebut objeknya di Indramayu dan itu memungkinkan terjadi di kota/kabupaten lain," katanya via sambungan telepon, Minggu (13/6).

Sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 Ade Barkah dan eks DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap dari pengusaha terkait proyek di Indramayu.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pihaknya telah menemukan fakta-fakta hasil penyidikan dan persidangan, yang mengarah ada keterlibatan pihak Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani.

Lili mengatakan perkara ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2019 di Indramayu. Pada saat itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Supendi; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Omasryah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono; dan pihak swasta, Carsa ES. KPK saat itu juga menyita uang terkait perkara sebesar Rp 685 juta.

"Perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain itu, KPK menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta," kata Lili.

Ade dan Siti dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lili mengatakan Ade dan Siti diduga menerima suap untuk memastikan usulan dari Carsa ES disetujui.

(idn/dhn)