Ketua Komisi III Desak Bentuk Panja Usut Skandal Impor Emas Rp 47,1 T

Eva Safitri - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 14:15 WIB
Jakarta -

Ketua Komisi III Herman Herry, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas skandal impor emas Rp 47,1 triliun. Herman mengatakan kasus ini penting karena berkaitan dengan penerimaan negara.

"Kemudian ada persoalan-persoalan penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Saya ambil contoh kasus bea cukai dalam lingkup kementerian keuangan yang juga menjadi pintu masuk penerimaan negara," kata Herman, dalam rapat bersama Jaksa Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2024).

"Tadi masuk lagi Saudara Arteria dan Sudding juga terkait bea cukai penerimaan negara, lagi-lagi penerimaan negara, manipulasi. Nah kami berharap Kejagung tidak gentar untuk terus menyelidiki," lanjutnya.

Oleh karena itu, Herman mengusulkan agar membentuk panja penegakan hukum terkait kasus ini. Herman mengatakan pihaknya akan mengundang Dirjen Bea Cukai untuk meminta penjelasan utuh.

"Pada kesempatan ini akan mengusulkan pada Komisi III untuk apa yang disampaikan tadi tentang penyelewengan penerimaan negara kami akan bentuk panja penegakan hukum. Kami akan mengundang jampidsus dan dirjen bea cukai untuk kami mendapatkan penjelasan yang utuh, agar tidak menjadi fitnah di antara kita," katanya.

"Itu saya lakukan, saya usulkan sebagai ketua komisi agar tidak ada fitnah di antara semua. Bagaimana meningkatkan penerimaan negara," imbuh politikus PDIP ini.

Sebelumnya, skandal impor emas di Bandara Soetta itu diungkapkan oleh Arteria Dahlan. Arteria meminta Jaksa Agung untuk mengusut kasus tersebut.

"Ini ada masalah penggelapan, ini ada maling terang-terangan. Saya ingin sampaikan coba diperiksa kepala kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, namanya inisialnya FM, apa yang dilakukan pak? Ini terkait impor emas senilai Rp 47,1 triliun," kata Arteria, dalam rapat bersama Jaksa Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Arteria menjelaskan penyelewengan yang dimaksud itu yakni adanya perubahan data emas ketika masuk di Bandara Soetta. Emas yang semula dikirim dari Singapura berbentuk setengah jadi dan berlebel.

Namun ketika sampai di Bandara Soetta, emas itu diubah lebel menjadi produk emas bongkahan. Sehingga tidak dikenakan pajak ketika masuk di Bandara Soetta.

"Singkatnya ini emas biasa, semua emas diimpor dari Singapura, ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas bea cukai. Waktu masuk dari Singapura barangnya sudah bener pak, HS-nya 71081300 artinya kode emas setengah jadi," ujarnya.

"Di Indonesia barang itu seharusnya kena biaya impor 5 persen kena pajak penghasilan impor 2,5. Tapi sampai di Bandara Soetta, kode itu berubah, sudah berubah saat dicatat di dokumen pemberitahun dokumen impor. Yang tadi sudah berbatangan, berlebel jadi seolah dikatakan sebagai bongkahan, kodenya dicatat 71081210 artinya emas bongkahan," lanjut Arteria.

Dia menyebut konsekuensinya, emas bongkahan tak dikenakan pajak.

(eva/aud)