Suara Mahasiswa

Ketimbang Pajaki Sembako, GMNI Sarankan Pemerintah Fokus Kejar Pajak Ini

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 12:33 WIB
Ketua Umum GMNI Arjuna Aldino Putra (Dok GMNI)
Foto: Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino (Dok GMNI)
Jakarta -

Melalui rancangan undang-undang, sembilan bahan pokok (sembako) dan hal penting lainnya bakal kena pajak. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang dipimpin Ketua Umum Arjuna Putra Aldino menyarankan pemerintah mengurungkan niatnya memajaki sembako dan fokus ke sumber pajak lainnya.

Arjuna Putra Aldino mengakui di masa pandemi pemerintah membutuhkan pemasukan ekstra untuk mengisi kas negara. Namun menurut Arjuna menarik pajak pada barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sembako justru menyulitkan masyarakat untuk mengakses barang kebutuhan pokok yang berkualitas.

"Pajak memang sumber pendapatan negara. Namun harus tepat sasaran. Jangan rakyat kecil terus yang dibidik pajak. Pajak sembako kita takutkan menyulitkan masyarakat untuk mengakses barang kebutuhan pokok yang penting bagi hidupnya. Ini mencekik," ujar Arjuna melalui keterangan pers tertulisnya, Senin (14/6/2021).

GMNI menyarankan pemerintah untuk fokus mengejar pajak sawit dan batu bara yang selama ini memiliki rasio kepatuhan pajak yang rendah, namun memiliki potensi bagi pendapatan negara yang cukup tinggi. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Pada 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia.

Berdasarkan catatan GMNI, rasio pajak minerba pada 2011 sebesar 12,09% lalu turun terus sampai 2016 jadi 3,8%. Rasio pajak dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terus mengalami penurunan.

GMNI mengutip Forbes (2018), 7 dari 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya tak bisa dilepaskan dari keuntungan bisnis batu bara.

"Kami kira potensi pajak dari minerba sangat besar karena kita salah satu produsen batu bara terbesar dunia. Namun rasio kepatuhan pajaknya rendah. Hal ini terjadi karena adanya praktik tambang ilegal dan lemahnya regulasi pemerintah, sehingga praktik penghindaran pajak dengan mudah dilakukan, dan ini luput dari perhatian pemerintah," kata Arjuna.

Begitu juga dengan sawit. Arjuna menyebutkan banyak lahan perkebunan sawit yang sudah beroperasi namun belum memiliki Hak Guna Usahanya (HGU). Hal ini membuat potensi pendapatan negara hilang begitu saja.

Berdasarkan referensi yang dia rujuk, Arjuna menilai perkebunan sawit swasta telah melebihi area konsesi namun mereka tidak teridentifikasi memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Pajak menjadi tidak lancar mengalir ke negara.

"Sawit kita juga salah satu produsen terbesar dunia. Perkebunan sawit membentang luas di seantero negeri. Tapi banyak yang tidak terindentifikasi HGU. Akhirnya potensi pendapatan negara melalui PBB lenyap begitu saja. Kenapa tidak mencoba diperbaiki?" ujar Arjuna.

Dia menilai wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako termasuk sektor pendidikan telah menyayat rasa keadilan masyarakat. Rakyat kecil akan dibebani pajak yang lebih berat lagi, padahal di sisi lain ada potensi pajak dari batu bara dan sawit milik pengusaha-pengusaha yang masih bisa dimaksimalkan.

"Dalam mengambil kebijakan pajak harus jelas keberpihakannya sesuai dasar negara kita," ujar Arjuna.

GMNI mengusulkan pemerintah mengurungkan niatnya untuk memajaki sembako dan jasa pendidikan. Lebih baik, pemerintah fokus melakukan reformasi tata kelola perpajakan di sektor minerba dan sawit yang masih banyak celah.

"Lebih baik pemerintah fokus lakukan reformasi tata kelola perpajakan di sektor minerba dan sawit. Masih banyak kelemahan regulasi, keteledoran dan pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Banyak potensi pendapatan negara yang hilang," tandas Arjuna.

(dnu/dnu)