5 Calon PMI Kabur, Kemnaker Selidiki Dugaan Pelanggaran BLKLN Malang

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 13 Jun 2021 21:37 WIB
Berbagai macam kegiatan Kemnaker
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta Malang, Jawa Timur. Jika menyalahi peraturan, BLKLN tersebut akan dikenakan sanksi berat.

Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Diinformasikan sebelumnya, 5 orang dari CPMI tersebut melarikan diri dari BLKLN tersebut.

Sementara itu, 56 orang dari 101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura dan 40 orang lainnya dipekerjakan ke Hongkong. Di BLKLN, mereka menjalani pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

"Binwasnaker & K3 meminta Pengawas Ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT. CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Minggu (13/6/2021).

Haiyani menyampaikan apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin.

Hal penting lainnya yang akan dilakukan tim, imbuh Haiyani, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam perekrutan CPMI oleh PT CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).

"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," urai Haiyani.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan PT. CKS memiliki izin sebagai BLKLN dari pemerintah daerah dan izin sebagai lembaga penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.

"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Suhartono.

Ia menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Suhartono berterima kasih kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker, Pengawas Ketenagakerjaan, dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama menangani permasalahan ini.

Ia menambahkan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK serta Ditjen Binalattas Vokasi akan mengevaluasi seluruh BLKLN atau LPK dan juga P3MI untuk memastikan perlindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang ini tidak terjadi lagi

"Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN, penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI," papar Suhartono.

Diinformasikan sebelumnya, lima orang CPMI nekat melarikan diri dari BLKLN PT CMS Malang. Mereka turun dari lantai empat gedung tempat penampungan. Akibatnya, 3 orang di antaranya mengalami patah tulang kaki dan terluka di bagian kepala lantaran ketinggian gedung mencapai 12 meter. Saat turun, mereka menggunakan alat bantu seadanya berupa lilitan kain sarung.

(fhs/ega)