Data BOR Mengkhawatirkan! Jokowi Diminta Ambil Tindakan Luar Biasa

Ahmad Toriq - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 20:42 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Letkol Laut (K) Muhammad Arifin mengatakan tidak akan mengurangi jumlah tenaga kesehatan selama masa Lebaran 2021, hal tersebut untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 dari masyarakat yang tetap melakukan mudik meski adanya larangan pemerintah sama seperti periode tahun lalu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Jakarta -

Melonjaknya kasus Corona di Indonesia seusai libur Lebaran 2021 berdampak pada meroketnya angka keterisian tempat tidur pasien Corona alias bed occupancy rate (BOR). Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengambil tindakan luar biasa.

"Melihat kondisi demikian, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena melampaui batas. Langkah luar biasa tersebut harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM mikro yang selama ini dilakukan," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Berdasarkan data Kemenkes per Jumat (11/6), bed occupancy rate (BOR) di sejumlah fasilitas kesehatan di empat provinsi sudah melewati batas WHO, yakni 60 persen. Empat provinsi itu adalah Jawa Tengah (65%), DKI Jakarta (63%), Jawa Barat (62%), dan Kalimantan Barat (61%).

"Khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75 persen," kata Charles.

Charles mengatakan angka BOR di empat provinsi tersebut sangat mengkhawatirkan. Ia mendapatkan sejumlah laporan adanya pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles HonorisWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris (Karin/detikcom)

"Ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD. Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps," tutur Charles.

Menurut Charles, pemerintah pusat mesti menarik rem darurat, tidak lagi mengandalkan daerah. Terlebih, kata Charles, pengakuan dari Menteri Kesehatan Budi Gunawan yang mengungkap adanya sejumlah daerah yang dengan sengaja mengurangi testing agar angka kasus Corona menurun.

"Dalam kondisi ledakan COVID-19 di depan mata ini, seluruh pemangku kebijakan dan pemimpin-pemimpin daerah harus terbuka dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Selebihnya, biar pemerintah pusat yang cepat ambil kendali supaya ledakan COVID-19 yang mungkin terjadi tidak sampai sedestruktif seperti di India," kata Charles.


Tembus 1,9 Juta Kasus Corona

Pemerintah melaporkan tambahan kasus positif Corona (COVID-19) hari ini sebanyak 7.465. Jadi total kasus positif COVID-19 sedari awal pandemi hingga saat ini mencapai 1.901.490.

Angka tersebut berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada wartawan, Sabtu (12/6/2021). Data kasus Corona di RI diperbarui tiap pukul 12.00 WIB.

Beberapa hari terakhir kasus harian COVID mengalami penambahan 6.000-8.000 kasus per hari. Kini tambahan kasus harian mencapai 7.000-an sehari.

(isa/jbr)