Ini Dampak Sosial Jika PPN Naik, Pajak Pendidikan-Sembako Diterapkan

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 07:30 WIB
Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan hingga kebutuhan bahan pokok. Ternyata kebijakan pemerintah ini bisa memberikan dampak sosial ke masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rohadi. Awalnya Sigit menjelaskan dampak langsung yang bisa terjadi pada masyarakat jika bahan-bahan pokok dikenai PPN.

"Kalau itu dilaksanakan, betul-betul dilaksanakan pengenaan pajak, tentu akan memberatkan masyarakat bawah, masyarakat yang selama ini menikmati atau mengkonsumsi barang-barang, katakanlah sembako dengan pendapatan yang pas-pasan," kata Sigit saat dihubungi, Jumat (11/6/2021).

Sigit lantas mengungkap fakta di mana masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan turun di bawah garis kemiskinan menghabiskan 60-70 persen pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Dengan demikian, jika pajak dikenakan pada bahan pokok tersebut, kualitas hidup masyarakat akan menurun.

"Kalau barang-barang kebutuhan pokok dikenai pajak, tentu pengeluaran untuk kebutuhan pokok akan berlipat-lipat sehingga mereka akan tidak mampu memenuhi kebutuhan barang sekunder atau tersier. Kalau itu (pajak) betul diterapkan bisa dipastikan kualitas hidup masyarakat yang lapisan bawah akan semakin menurun, angka kemiskinan akan meningkat lebih cepat dibandingkan periode periode sebelumnya," ucapnya.

Tak hanya itu, Sigit juga menjelaskan dampak sosial pada sektor pendidikan jika wacana PPN pendidikan juga diterapkan oleh pemerintah. Dia mengungkap kondisi murid dengan keluarga menengah ke bawah akan semakin terimpit jika itu benar-benar diterapkan.

"Dengan demikian, anak-anak yang masyarakatnya berpendapatan menengah ke bawah itu hanya kebagian sekolah yang kurang kompetitif dan sekolah swasta. Kalau sekolah juga dikenai pajak, mereka mendapat pukulan 2 atau 3 kali lipat untuk pengeluaran. Ini yang semestinya dipertimbangkan dengan serius para pembuat kebijakan di Kemenkeu," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Tonton Video: Sekolah Bakal Dipungut Pajak, Pengelola PAUD Teriak

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2