Round-Up

Kritikan ke Pimpinan KPK Sebab Ogah ke Komnas HAM tapi Sowan Ombudsman

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 06:00 WIB
Sejumlah aktifis dari Koalisi MAyarakat Sipil melalukan aksi teatrikal di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Foto: Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, namun mereka mampu hadir saat ke Ombudsman. Alasan pimpinan KPK yang ogah ke Komnas HAM namun hadir ke Ombudsman dikritik pegiat antikorupsi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan masih menunggu keterangan pasti dari Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM apa yang dilakukan oleh KPK terkait TWK. Ghufron menyebut pimpinan KPK membutuhkan kepastian itu.

"KPK menghormati semua lembaga negara termasuk Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk Komnas HAM dalam menegakkan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa KPK atau saya nggak hadir terhadap undangan permintaan Komnas HAM, sebenarnya mohon diklarifikasi, KPK nggak mangkir, yang disebut mangkir itu nggak hadir, nggak beri alasan," kata Ghufron di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021).

"KPK menyampaikan alasan, KPK butuh kepastian bahwa yang akan dimintai keterangan ke KPK berkaitan dugaan pelanggaran HAM apa? Kenapa itu disampaikan oleh KPK? KPK mendasari UU 39 tahun 99 tentang HAM," sambungnya.

Bagi Ghufron, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Hal itu, kata Ghufron, sesuai dengan isi dalam Pasal 69 Undang-Undang HAM.

"Pada pasal 69 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghargai hak asasi manusia orang lain. Salah satunya HAM tersebut yang harus di hormati oleh setiap orang, termasuk Komnas HAM adalah pada Pasal 3 azas dasar tentang HAM yaitu di Pasal 3 mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum. Salah satu jaminan kepastian hukum itu adalah kepastian apakah undangan itu dalam rangka apa," ujarnya.

Komisi III DPR hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan KPK. Salah satu yang diuji adalah Nurul Ghufron.Nurul Ghufron. (Agung Pambudhy/detikcom)

Ghufron lantas membandingkan cara pemanggilan yang dilakukan KPK dengan Komnas HAM. Menurutnya, KPK setiap hendak memanggil seseorang untuk dimintai keterangan selalu melayangkan surat panggilan dengan jelas.

"Kalau tidak ada title-nya, mohon maaf KPK selalu mengundang meminta keterangan pada para pihak itu selalu jelas. Misal si X untuk dipanggil keterangan dalam dugaan tindak pidana korupsi pasal berapa. Karena nggak jelas, kami tidak memberikan maka kemudian kami bertanya sesungguhnya, kan sebenarnya dari pelapor jelas, mereka (Novel dkk) itu mengadukan pimpinan KPK atas pelanggaran dugaan pelanggaran HAM apa?" tuturnya.

"Supaya kami ke sana memiliki kepastian dan juga persiapan dan dokumen yang perlu kami siapkan itu jelas, dan dalam kerangka memberikan kepastian, KPK mempertanyakan kepada Komnas HAM bahwa KPK itu dipanggil dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dugaan HAM apa," tambahnya.

Kritik ke Pimpinan KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kemudian penjelasan Nurul Ghufron yang datang ke Ombudsman namun tak menghadiri pemanggilan Komnas HAM. ICW menilai penjelasan Nurul Ghufron berbelit-belit.

"ICW menilai penjelasan Nurul Ghufron berkaitan dengan panggilan Komnas HAM terlalu berbelit-belit dan tidak menyasar substansi persoalan. Mestinya selaku pejabat publik dan penegak hukum, seluruh Pimpinan KPK menghargai serta memenuhi panggilan Komnas HAM," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhan melalui keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Menurut Kurnia, semestinya Ghufron sudah mengetahui dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. Sebab, kata Kurnia, sejumlah kesaksian dari 75 pegawai yang tak lulus mengungkapkan isi pertanyaan dalam TWK yang dinilai melanggar HAM.

Kurnia RamadhanKurnia Ramadhan (Ari Saputra/detikcom)

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2