Usai Heboh Isu Mafia Alutsista, Connie Bakrie Bertemu Menhan Prabowo

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 22:22 WIB
Pertemuan Prabowo dan Connie Bakrie di Keman, Jumat (11/6)
Pertemuan Prabowo dan Connie Bakrie (Foto: Dok. Pribadi Sufmi Dasco Ahmad)
Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Connie Rahakundini Bakrie. Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan itu berlangsung pada Jumat (11/6/2021). Mereka bertemu di Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat.

"Perkuat diri membangun negeri Bersama Pak Prabowo Subianto, Connie Rahakundini Bakrie dan Bro Ahmad Sahroni," tulis Dasco melalui akun Instagram resminya, Jumat (9/11).

Tak dijelaskan isi pertemuan itu. Dasco hanya menyebut pertemuan itu sebagai bentuk memperkuat diri membangun negeri.


Connie Bakrie Minta Mafia Alutsista Mr M Dilacak


Sebelumnya Connie Bakrie menyebut 'Mister M' saat ditanya realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual-beli alutsista diberantas. Atas ucapan Connie Bakrie, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah angkat bicara.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa Mafia yang dia sebut berinisial Mister M, bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian," ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (10/5).

Menanggapi pernyataan Prabowo, Connie meminta KPK turun tangan. Menurut Connie, Mister M akan terungkap bila KPK menelisik tahapan CADMID Alutsista. CADMID adalah siklus dalam sistem pengadaan alutsista, mulai dari konsep hingga manufacturing.

"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud," ujar Connie dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Connie juga bicara soal transparansi dalam kebijakan anggaran. Dia meminta Kementerian Pertahanan terbuka perihal tersebut.

"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," kata Connie.

"Good governance memandatkan adanya transparansi di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud," lanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2