Suara Mahasiswa

HMI Sumut Kritik Rencana Sembako Kena Pajak: Bikin Rakyat Makin Susah!

Ahmad Arfah - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 15:01 WIB
Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras terus menjadi polemik. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ngotot impor sementara Dirut Perum Bulog Budi Waseso menolak.
Ilustrasi sembako (Rengga Sencaya/detikcom)
Medan -

Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Hal itu dinilai bakal membuat rakyat semakin susah.

"Kami menilai ini langkah gegabah. Apalagi di tengah situasi ekonomi rakyat juga merosot karena pandemi virus Corona. Bisa dikatakan, ini kayak rakyat mau diporoti oleh pemerintah, jadi jangan sampai itu terjadi. Sembako kena pajak bakal bikin rakyat makin susah," ucap Ketua Umum Badko HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi, di Medan, Jumat (11/6/2021).

Hasbi mengatakan pemerintah seharusnya menjaga harga sembako tetap terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Dia menilai rencana pemerintah mengutip pajak sembako tak sejalan dengan harapan warga.

"Khususnya rakyat di ekonomi menengah ke bawah, mereka berharap langkah pemerintah menurunkan harga sembako. Tapi ini malah mau dinaikkan dengan dikenakan PPN," katanya.

Hasbi meminta pemerintah mengkaji ulang rencana PPN sembako. Dia berharap kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan rakyat.

"Harus dikaji ulang rencana kebijakan ini. Pemerintah harus melihat secara jeli sebelum membuat kebijakan, utamanya masyarakat-masyarakat kecil menengah. Cek ke pasar-pasar tradisional, biar tahu bagaimana harapan masyarakat," tuturnya.

Hasbi menilai pemerintah lebih baik memperkuat penerimaan PPN di sektor lain. Dia juga mengatakan pemerintah harus fokus memberantas korupsi agar penerimaan negara lebih maksimal.

"Beberapa sektor yang bisa menghasilkan PPN belum maksimal penyerapannya, itu saja dulu. Belum lagi masih ada pengemplang pajak yang belum teratasi hingga kini. Hal ini yang bisa dikuatkan daripada harus memungut dari sembako masyarakat," jelas Hasbi.

Rencana Sembako Kena Pajak

Sebagai informasi, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako sebagaimana tercantum dalam draf RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN.

Sementara itu, dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako. Salah satunya adalah opsi dikenai tarif 1 persen untuk sembako kena pajak dengan rincian jenis sembako beras, gabah, daging, jagung, telur, kedelai, gula, sagu, garam, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

"Itu hanya salah satu opsi yang mungkin bisa diambil. Bukan rencana," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo kepada detikcom, Rabu (9/6).

Lihat Video: Daftar Bahan Pokok yang Kena Pajak PPN 12%

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)