Anggaran Alutsista Rp 1.760 T Dinilai Kecil untuk Investasi 25 Tahun

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 11:09 WIB
alutsista
Foto: Shutterstock/
Jakarta -

Pemenuhan kebutuhan alutsista menjadi hal yang sangat dinantikan masyarakat. Terlebih setelah terjadinya tragedi KRI Nanggala-402 beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuat formula belanja alutsista 25 tahun yang konsisten agar target belanja alutsista tercapai pada 2045.

Sebagaimana diketahui, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044 tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya, disebutkan dalam rancangan Perpres tersebut butuh anggaran sebesar Rp 1.760 triliun untuk membeli alutsista selama 25 tahun.

Meski baru sekadar rencana, beberapa pakar pertahanan pun angkat bicara. Banyak dari mereka menyatakan angka ini terbilang kecil untuk investasi pertahanan selama 25 tahun.

"Kalau menghitung 25 tahun, itu sebenarnya kecil," kata pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Dia menilai rencana belanja jangka panjang seperti yang tengah disusun pemerintah memang dibutuhkan. Sebab, selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista.

Sementara, dalam rancangan Perpres yang diwacanakan, pemerintah berupaya menjaga konsistensi belanja alutsista secara maksimal dengan pengadaan yang ditarik ke depan.

Hal ini, menurut Khairul, bisa menjawab persoalan utama selama ini, yaitu lambatnya pengadaan alutsista berdasarkan data 2015-2019. Padahal Indonesia memiliki Minimum Essential Force (MEF) sejak 2007, sehingga target yang mestinya dicapai pada akhir renstra II pada 2019 itu tidak tercapai.

"Ini yang kemudian dibenahi melalui masterplan yang sedang disusun melalui rancangan perpres ini, menyiapkan rancangan kebutuhan, roadmap, business plan-nya," ujarnya.

Pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati juga mengatakan pada dasarnya sistem pertahanan di negara mana pun memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, misalnya, mereka yang mempunyai anggaran cukup besar saja masih belum efektif memperkuat sistem pertahanannya.

"Kita jangan kebakaran jenggot dulu lah melihat angka sebesar itu. Angka sebesar Rp 1.750 triliun itu kan renstra. Jadi sah saja besarannya ditulis sebesar apapun," ujar wanita yang akrab disapa Nuning ini.

Sementara itu, ahli ekonomi pertahanan Curie Maharani juga menilai anggaran Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alutsista nasional ini masih normal. "Angka ini cenderung konservatif," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Curie menjelaskan anggaran modernisasi alutsista yang tertuang dalam strategi pembangunan Minimum Essential Force (MEF) III tahun 2020-2024 yang mencapai Rp 186.623,3 miliar atau sekitar Rp 2,7 triliun per tahun. Ia pun menyayangkan rencana ini dipolitisasi oleh beberapa pihak sehingga menjadi gaduh.

"Kita concern ya ada upaya politisasi, politisasi ini dalam artian ada kepentingan nonpertahanan yang kemudian membuat isu ini menjadi kontroversi publik," ujar Curie.

Curie menambahkan memang ada sebagian yang layak diperdebatkan publik dari isi rancangan tersebut. Tetapi, sebagian lainnya adalah hal yang memang bagian rutinitas.

"Misalnya Raperpres ini berbicara renstra jamak ya, 25 tahun ke depan yang merupakan instruksi presiden. Ini memang harus dilakukan Kemenhan sebagai perencana," terangnya.

Lalu mengapa ini menjadi kontroversi? Hal ini kemudian dijawab dengan lugas oleh pakar militer Andi Widjajanto.

"Perpresnya masih rancangan. (Jadi) apa yang perlu dilaporkan (oleh pemerintah-red)?" ucap Andi.

Ia berpandangan pengadaan Alpalhankam senilai Rp 1,7 kuadriliun tersebut berpolemik lantaran dinilai fantastis dipengaruhi cara seseorang dalam menghitungnya bukan merujuk sistem dan regulasi yang berlaku. Namun, menurutnya, angka itu jauh dari kebutuhan.

"Rp1,7 kuadriliun itu bukan apa-apa. Kita butuh yang lebih besar, tapi realistis. Namun, ekonomi saat ini kan tidak mampu. Mumpung analisanya mengatakan kita belum ada perang, ya enggak apa-apa lah segitu dulu," tandasnya.

(mul/mpr)