Usai Gelar RPD, Komisi VIII DPR Minta 3 Hal Ini pada Kemensos

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 09:02 WIB
Kemensos
Foto: Dok. Kemensos
Jakarta -

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI (Kemensos) Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. Dalam rapat ini, pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI memberikan tiga pendapat dan pandangan pada Kemensos.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan RDP yang dilaksanakan pada Rabu (9/6) ini merupakan pendalaman program dan fungsi, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemensos.

"RDP ini kelanjutan dari pertemuan dua hari lalu berisi pendalaman program-program yang disampaikan Kemensos," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Ia mengungkap pertemuan ini berjalan cukup alot dengan adanya berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Anggota Komisi VIII terhadap semua Dirjen, khususnya saat paparan disampaikan. Meski demikian, Anggota FPDIP Dapil Sulsel II, Samsu Niang menyampaikan pihaknya memahami dan akan mendukung program Kemensos.

"Kami memahami program-program dari Kemensos untuk kesejahteraan rakyat, sudah semestinya kita dukung," tutur Samsu Niang.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan RDP ini digelar untuk menghasilkan kesimpulan dari rapat sebelumnya yang dimulai Senin (7/6) dan Rabu (9/6). Diketahui, sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini telah mengungkap besaran pagu indikatif Kemensos 2022 sejumlah Rp 78.256.327.121.000.

"Kami memahami besaran pagu indikatif Kemensos RI tahun 2022 Rp 78.256.327.121.000," ungkap Diah.

Ia menjelaskan dalam rapat ini, pihak Kemensos juga diminta untuk merespons tiga pendapat dan pandangan yang diberikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI. Adapun tiga hal tersebut antara lain.

  1. Memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
  2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kesuksesan dan keberlangsungan berbagai program Kemensos.
  3. Mendorong berbagai upaya memajukan masyarakat pra-sejahtera dengan mengurangi angka stunting, memperhatikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan atau terlantar, serta memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Adapun perwakilan yang hadir dari Kemensos antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, serta Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

(akn/ega)