Ancaman Pidana bagi 'Penyebar Berita Bohong' Diturunkan di RUU KUHP

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 08 Jun 2021 08:41 WIB
Poster
Ilustrasi hoax (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

RUU KUHP menurunkan ancaman pidana kepada penyebar berita bohong. Dalam UU saat ini, penyebar berita bohong diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Lalu diturunkan menjadi berapa tahun oleh RUU KUHP?

Ancaman penyebaran berita bohong dilarang dalam UU Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 mengancam penyebar berita bohong bisa dihukum maksimal 10 tahun penjara. Berikut ini bunyinya:

Pasal 14

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sedangkan bagi penyebar berita yang tidak pasti/hoaks, ancaman hukumannya lebih ringan, yaitu maksimal 2 tahun. Berikut bunyi Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946:

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun.

Nah, oleh RUU KUHP, ancaman penyebar berita bohong dikurang menjadi maksimal 6 tahun penjara. Berikut bunyi Pasal 262 RUU KUHP yang dikutip detikcom, Senin (8/6/2021):

Pasal 262 RUU KUHP

(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .

Sedangkan penyebar berita hoaks masih sama dengan UU Nomor 1 Tahun 1946. Yaitu:

Pasal 263 RUU KUHP:

Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Dalam penjelasan Pasal 262 ayat 1 RUU KUHP disebutkan tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini dikenal sebagai tindak pidana pro parte dolus pro parte culpa. (Delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus yang ditujukan pada unsur elemen tertentu-red).

Simak juga 'Stop Penyebaran Hoaks Seputar COVID-19! Saring Dahulu, Sebar Kemudian':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)