Muncul Klaster OTT, Simpul Baru 'Penyingkiran' Pegawai via TWK KPK

Tim detikcom - detikNews
Senin, 07 Jun 2021 11:51 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN semakin semrawut. Pimpinan KPK yang saat ini diketuai Firli Bahuri menegaskan TWK sudah sesuai aturan, tetapi di sisi lain 75 pegawai KPK yang 'dibuang' dari proses itu melawan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono termasuk dalam 75 pegawai KPK itu. Dia menampilkan data mengenai salah satu senjata KPK, yaitu operasi tangkap tangan (OTT), dari tahun ke tahun.

Berikut data tersebut:

daftar dari Febri DiansyahDaftar OTT KPK sepanjang masa (Foto: dok istimewa)

Terlihat sejak 2005 hingga kini, 2021, OTT KPK tertinggi terjadi pada 2018, yaitu 30 kali OTT. Pada 2019, jumlah itu turun menjadi 21 OTT.

Firli Bahuri sendiri dilantik menjadi Ketua KPK pada Desember 2019 bersama 4 pimpinan KPK lainnya, yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar. Selepas mereka dilantik, tampak pada daftar itu OTT KPK menurun drastis, yaitu 7 OTT pada 2020, dan untuk tahun ini, 2021, baru ada 2 OTT.

Bagan OTT itu tampak berwarna putih, tapi untuk 2020 dan 2021 atau sejak kepemimpinan Firli Bahuri digambarkan berwarna merah. Giri lantas menjelaskan maksud cuitannya itu.

"OTT KPK sejak revisi UU KPK dan Kepemimpinan KPK di bawah Firli Bahuri merah memudar. Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan. Clear kan?" demikian isi cuitan Giri seperti dilihat detikcom pada Senin (7/6/2021). Giri telah mempersilakan detikcom untuk mengutip cuitan itu.

"(Sebanyak) 75 pegawai adalah mesin utama OTT KPK. Ada juga anggota tim OTT yang sudah dilantik jadi PNS. Kendaraan tanpa mesin kira-kira bagaimana ya?" lanjutnya.

Setelahnya, detikcom mencoba menghubungi Giri perihal itu. Giri mengatakan bila OTT pada 2020 dan 2021 itu secara keseluruhan hampir dikerjakan oleh para pegawai KPK yang masuk dalam daftar 75 orang yang hendak 'disingkirkan' via TWK.

"Penyebab utamanya revisi UU KPK dan transisi kepegawaian dan sistem kerja di KPK, termasuk intervensi melalui TWK. Sembilan OTT di KPK di tahun 2020-2021 hampir semuanya ditangani penyidik, penyelidik dan pegawai yang masuk 75 pegawai tidak memenuhi syarat TWK," kata Giri.

Rekor OTT KPK

Rekor OTT KPK pada 2018, yaitu 30 OTT, disebut Giri dikerjakan oleh para pegawai KPK yang seluruhnya masuk daftar 75 orang itu. Giri pun menggugat.

"Keberhasilan OTT di tahun 2018, sebagai rekor tertinggi dikarenakan prestasi 9 kasatgas, 5 penyidik dan 17 penyelidik yang masuk daftar 75 pegawai tidak memenuhi syarat TWK," kata Giri.

Secara terpisah, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah turut mencuitkan bagan OTT serupa. Febri bahkan sedikit memberikan kuis seperti ini.

Namun menurut Febri, cuitannya itu dibalas oleh netizen berkaitan dengan TWK. Pada akhirnya Febri pun sekalian buka-bukaan perihal itu.

"Padahal sudah saya bilang di atas, 'bukan soal TWK' tapi masih dihubung-hubungan dengan TWK. Okelah kalau begitu maunya. Jadi begini, kita mulai tahun 2021 ada 2 OTT yaitu Gubernur Sulsel dan Bupati Nganjuk (dilimpahkan ke aparat penegak hukum lain). Kedua OTT ini dipimpin oleh Kasatgas yang disingkirkan melalui TWK," ucap Febri dalam cuitannya itu.

"Saat lihat data lagi, saya jadi terpikir, apa ini klaster baru pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK? Klaster OTT," imbuhnya.

Firli Bahuri Tepis soal Incar 75 Pegawai

Pada Kamis, 3 Juni 2021, Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyambangi kompleks DPR/MPR di Senayan untuk kepentingan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Selepas rapat, Firli sempat berbicara mengenai polemik TWK KPK.

"Begini, tentu saya kira 75 itu dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti proses peralihan pegawai KPI menjadi ASN. Secara statistik, saya kira rekan-rekan sudah sangat paham, 75 itu adalah 5,4 persen dari 1.351," kata Firli.

Firli mengatakan KPK tidak akan terpengaruh dan tidak akan tergantung pada kinerja orang per orang. Menurutnya KPK bekerja sesuai dengan sistem dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Beberapa kali kesempatan saya sampaikan bahwa mekanisme kerja KPK itu tidak tergantung pada orang per orang. Kita bekerja sesuai dengan sistem, kita bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang," ucapnya.

Dia menegaskan, siapa pun yang ada di KPK memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Menurutnya, semangat itu tetap ada sampai hari ini meski tanpa 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Siapa pun yang ada di KPK, sama semangatnya, sama komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan sampai hari ini saya yakin kita masih punya semangat itu," tuturnya.

Selain itu Firli juga membantah tudingan dirinya sengaja menargetkan 75 pegawai KPK agar tidak lulus TWK. Firli menegaskan tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan tidak lulusnya 75 pegawai KPK tersebut.

Firli mengaku heran atas adanya tudingan dirinya sengaja tidak meluluskan ke-75 pegawai KPK. Dia menegaskan tidak ada kepentingan untuk itu.

"Apa kepentingan saya membuat list orang?" tanya balik Firli kepada wartawan.

Simak video 'Mimpi Indonesia Bebas Korupsi Meski 'Ditendang' dari KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/tor)