Bareskrim Limpahkan Berkas Kasus Koperasi Indosurya ke Kejagung

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Senin, 07 Jun 2021 06:23 WIB
Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Bareskrim Polri (Foto: Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta -

Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap 1 dalam kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang merugikan nasabah Rp 196 miliar ke Kejaksaan Agung hari ini. Bareskrim sebenarnya telah melimpahkannya pada Jumat (4/6), hanya saja ada beberapa kelengkapan administrasi yang kurang.

"Penyidik akan melengkapi berkas perkara KSP Indosurya dan akan menyerahkan lagi ke Kejagung hari ini," ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helmy Santika melalui pesan singkat, Senin (7/6/2021).

"Penyidik pada Jumat lalu telah menyerahkan berkas perkara KSP Indosurya ke Kejagung. Namun dari hasil koordinasi, terdapat sejumlah administrasi yang kurang sehingga disepakati bahwa penyerahan akan dilakukan," sambungnya.

Helmy pun berterima kasih kepada pihak Kejagung yang telah mengingatkan penyidik. "Kami berterima kasih kepada Kejagung karena telah mengingatkan penyidik untuk melengkapi kekurangan pada administrasi berkas tersebut," ucap Helmy.

Sebelumnya, korban KSP Indosurya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menuntaskan kasus pidana koperasi tersebut. Dengan demikian, kasus KSP Indosurya tidak mati atau hilang begitu saja.

"Saya berharap dengan adanya pergantian Kapolri ini, mudah-mudah beliau mendengar aspirasi dari masyarakat yang menjadi korban," kata kuasa hukum nasabah KSP Indosurya Mohamad Ali Nurdin di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/3).

Dalam kasus gagal bayar ini, polisi telah menetapkan empat tersangka, yakni HS, SA, JI, dan Indosurya sebagai korporasi. KSP Indosurya dan JI dikenai pasal perbankan. Kedua subjek hukum ini juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"JI dijerat telah melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Perbankan, juncto Pasal 55 KUHP, dan Pasal 3 atau 4 atau 5 Undang-undang TPPU. Terhadap KSP Indosurya (dikenakan) Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Perbankan, Pasal 3 atau 4 atau 5 Undang-undang TPPU," papar Awi pada Selasa (14/7/2020) lalu.

Sementara untuk HS dan SA dikenakan Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar.

Simak juga 'Kejagung Tahan Direktur Operasional PT Indonesia Coal Resources':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/gbr)