HNW Bicara Penegakan Hukum di Kasus Habib Rizieq & Ustaz Adi Hidayat

Nadhifa Sarah Amalia - detikNews
Minggu, 06 Jun 2021 11:02 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta aparat penegak hukum di Indonesia untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan harus ditegakkan, termasuk pada kasus Habib Rizieq Shihab dan Ustaz Adi Hidayat.

Dalam kasus Habib Rizieq, Hidayat mengkritisi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan 6 tahun penjara kepada Rizieq dalam kasus swab Rumah Sakit Ummi. Tuntutan tersebut dianggap mendiskriminasikan hukum sebagaimana diakui Hakim dalam kasus lain yang sebelumnya disangkakan kepada Habib Rizieq.

"Jadi, jangan salahkan apabila rakyat menilai telah terjadi diskriminasi hukum yang tidak menghadirkan keadilan hukum, di mana perbuatan yang sama dilakukan oleh orang lain, tapi tidak dijerat pidana. Sedangkan Habib Rizieq yang bukan pejabat negara, dituntut dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi, yakni 6 tahun penjara," ujar HNW dalam keterangannya, Minggu (06/06/2021).

Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan apabila keadilan hukum yang ditegakkan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq seharusnya diterapkan kepada kasus dengan jenis yang serupa.

Terlebih lagi, banyaknya berita tentang COVID-19 yang sejak awal menciptakan keonaran di Indonesia. Dari mulai COVID-19 yang tidak mungkin masuk ke Indonesia, pemakaian masker yang tidak diperlukan, hingga mempromosikan kalung yang dianggap dapat menangkal COVID-19.

"Ada banyak yang sebarkan info bohong dan membuat gaduh soal COVID-19 dan penanganan COVID-19, termasuk oleh beberapa menteri, tetapi mereka tidak dikenai sanksi hukum apapun," jelasnya.

Padahal, ujaran hoax tersebut sangat signifikan pengaruhnya kepada masyarakat. Pandangan tersebut juga tentu berpengaruh kepada kebijakan pemerintah sehingga tidak siap sejak awal, yang merugikan banyak pihak, dengan menyebarnya COVID-19 hingga disebut sebagai Bencana Nasional non alam, dengan kerugian yang sangat besar untuk Negara dan bangsa para korban COVID-19.

Sedangkan apa yang dilakukan oleh Habib Rizieq terkait kasus di RS Ummi, menurut Hidayat, sama sekali tidak menimbulkan keonaran apapun, dan tidak merugikan siapapun. Juga tidak menciptakan klaster COVID-19 yang baru. Belum lagi ada disebut dalam persidangan bahwa keterlambatan info hasil swab tersebut bukan kebohongan atau kesalahan Habib Rizieq, tetapi terlambat karena hasilnya dibawa oleh polisi.

Hidayat juga membandingkan tuntutan Habib Rizieq terhadap kasus-kasus lain yang menimbulkan keonaran. Namun, jaksa menuntutnya dengan hukuman yang lebih ringan. Padahal, kejahatan yang Habib Rizieq lakukan tidak merugikan negara.

"Itu jauh lebih ringan dari tuntutan terhadap Habib Rizieq yang tidak pernah menyuap, korupsi maupun kejahatan lain yang merugikan negara," tambahnya.

Hidayat menjelaskan jika JPU harus betul-betul adil dan profesional. Tuntutan yang diputuskan seharusnya sesuai dengan prinsip negara hukum.

"Dalam memberikan tuntutan, seharusnya jaksa penuntut umum betul-betul adil dan profesional. Memastikan bahwa tuntutannya sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana disebut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan asas equality before the law di Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945," tambahnya.

Sedangkan terkait kasus Ustaz Adi Hidayat, Hidayat berharap, tokoh yang kerap menjadi rujukan umat tersebut dapat memperoleh keadilan dari aparat penegak hukum atas fitnah yang ditujukan kepadanya. Fitnah yang disampaikan secara keji tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

"Saya dukung langkah hukum yang beliau lakukan. Demi tegaknya hukum yang berkeadilan, saya berharap Bareskrim dan aparat penegak hukum lainnya, agar menindaklanjuti aduan pencemaran nama baik dan fitnah itu dengan sebenarnya, dan juga segera, sebagaimana aparat hukum sigap menindaklanjuti aduan terkait Habib Rizieq atau tokoh lain yang dinilai mengkritik pemerintah. Dalam semangat Pancasila dan Negara Hukum, mestinya yang ada adalah keadilan hukum, bukan diskriminasi hukum," ujar Hidayat.

Oleh karena itu, Hidayat berharap kepada para Hakim nantinya untuk betul-betul menegakkan keadilan hukum.

"Karena kasus yang menjadi perhatian publik, ini sudah terbukti banyak masalah, dan melalui amar putusan hakim sebelumnya telah membuktikan adanya masalah diskriminasi hukum," pungkas Hidayat.

Simak juga 'NasDem Kritik HNW soal Zionis Nusantara: Menimbulkan Polarisasi':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)