Komnas Perempuan: KAI Commuter Sebaiknya Punya SOP Cegah Pelecehan Seksual

Arief Ikhsanudin - detikNews
Minggu, 06 Jun 2021 08:28 WIB
Waktu operasional kereta rel listrik (KRL) kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. KRL akan kembali beroperasi mulai pukul 04.00 hingga 24.00 WIB.
Foto: KRL (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Diduga terjadi pelecehan seksual di dalam kereta rangkaian listrik atau KRL Jakarta. Komnas Perempuan (KP) menyoroti soal penyelesaian yang dilakukan oleh PT KAI Commuter selaku penyedia layanan.

"KP menyesalkan peristiwa yang terjadi dan proses penanganan yang tidak berperspektif korban. Situasi yang dialami korban adalah bentuk pelecehan seksual yang seharusnya dapat secara cepat diproses oleh petugas," ujar Komisioner KP, Theresia Iswarini, saat dihubungi, Sabtu (5/6/2021).

"PT KAI sebaiknya memiliki SOP atau panduan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di transportasi umum karena transportasi umum memiliki peluang besar untuk terjadinya pelecehan seksual," ujarnya.

Theresia memaparkan beberapa data pelecehan seksual di ruang publik. Area transportasi publik tidak jadi tempat aman dari pelecehan seksual.

"Studi yang dilakukan Koalisi Ruang Publik Aman (2019) menunjukkan bahwa hampir 50 persen penumpang perempuan mengalami (pelecehan seksual di) transportasi publik di 34 provinsi di Indonesia," katanya.

"Catahu KP (2021) meski tidak secara spesifik memperlihatkan data di transportasi umum, namun mencatat ada 590 kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas," ucapnya.

Soal korban yang menyebut tidak memiliki cukup bukti, Komisi Perempuan menyebut hal itu adalah kelemahan di Indonesia. Tapi, jangan anggap tidak terjadi pelecehan seksual.

"Keterbatasan pembuktian memang menjadi kelemahan, namun seharusnya tidak serta merta dianggap tidak terjadi sesuatu. Oleh karena itu, memang perlu sebuah upaya penanganan dan peningkatan kapasitas petugas untuk sensitif dengan kekerasan seksual," ucapnya.

Komnas Perempuan juga menyoroti soal lemahnya payung hukum di Indonesia untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual.

"Dibutuhkan sebuah payung hukum (RUU PKS) yang harus segera disahkan oleh DPR untuk mengantisipasi kasus-kasus kekerasan seksual terulang kembali tanpa ada proses yang memberikan rasa adil bagi korban," katanya.

Theresia menyampaikan korban pelecehan seksual kemungkinan besar akan mengalami trauma. Sehingga, KAI Commuter harus memahami soal penanganan kekerasan atau pelecehan seksual.

"Penanganan yang baik dan proper dari KCI (KAI Commuter) sesungguhnya pada titik tertentu dapat memulihkan korban dari trauma akibat KS dan minimnya penanganan. Oleh karena itu, penting bagi KCI untuk memastikan ada upaya pemulihan dalam prosedur penanganan mereka," ucapnya.

Diketahui, pelecehan seksual terjadi di KRL KA 1452 gerbong umum yang melaju dari Stasiun Manggarai Jakarta ke Cikarang Bekasi. Pelecehan seksual terjadi di stasiun Jatinegara, Jumat (4/6) petang. Saat itu, korban pulang kerja.

Pelaku sempat diamankan petugas dan korban melapor kejadian tersebut di Stasiun Jatinegara. Namun, pelaku tidak mengaku dan korban dianggap tidak memiliki cukup bukti.

Simak juga 'Terekam CCTV! Pria Lecehkan Wanita di Musala Jaktim':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2