Mendes Sebut BUMDes Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional Tingkat Desa

Khoirul Anam - detikNews
Sabtu, 05 Jun 2021 22:38 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar lakukan kunjungan kerja ke Bojonegoro.
Foto: Kemendes
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan desa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Menurut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terjadi, mengakibatkan hampir semua tempat-tempat wisata di Indonesia kolaps.

"Misalnya Bali, kemudian Labuan Bajo, kemudian di Raja Ampat banyak sekali itu semua (wisata) hari ini dalam keadaan kolaps. Saya beberapa hari yang lalu ke Bali, katanya, sih, sudah menggeliat, tapi kalau dibandingkan dengan zaman sebelum COVID-19, jauh. Jauh sekali," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/6/2021).

Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa memang dibebankan ke desa, dan satu-satunya kunci untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, salah satu unit usaha BUMDes yang saat ini menjadi favorit masyarakat adalah desa wisata. Hal itu disebabkan kolapsnya tempat wisata, juga akses yang tidak terlalu jauh.

"Wisata desa lah yang hari ini jadi unggulan karena lokusnya tidak terlalu jauh dari masyarakat, kemudian bisa didatangi warga desa sekitar," jelasnya.

Selain itu, peruntukan dana desa yang berbasis pada kebutuhan warga masyarakat juga menjadi faktor pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa. Dia mengatakan jika dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, perputaran uang di desa-desa seluruh Indonesia akan sangat efektif dan maksimal.

"Jika desa-desa di Bojonegoro perputaran duitnya bagus semua, maka di situlah pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pasti, pasti ini, pasti akan surplus," ungkapnya.

Kalau pertumbuhan ekonomi Bojonegoro surplus, dia melanjutkan, dan diikuti kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur, maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan surplus.

"Kalau 33 provinsi di Indonesia pertumbuhan ekonominya yang ditopang oleh BUMDes dan kemudian surplus maka ekonomi nasional juga pasti akan surplus," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga akan fokus terkait dengan penggunaan dana desa. Termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan padat karya tunai desa (PKTD), yang juga menjadi salah satu faktor untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa.

(fhs/ega)