PKS Kritik Perpres WamenPAN-RB: Tak Sesuai Reformasi Birokrasi

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 19:38 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

PKS mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang di dalamnya mengatur posisi wakil menteri (wamen). PKS menilai penambahan wamen tak sesuai dengan reformasi birokrasi.

"Pertama, memperbesar pos wakil menteri tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menegaskan prinsip 'miskin struktur dan kaya fungsi'," ujar anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Mardani menilai satu orang pemimpin dalam kementerian sudah cukup. Sebab, jika perlu bantuan, ada sekretaris menteri (sesmen) dan beberapa direktur jenderal (dirjen) lainnya.

"Mestinya cukup seorang Menteri dan memudahkan koordinasi. Karena sekarang pun sudah dibantu dengan Sesmen dan beberapa pembantu lainnya," ucapnya.

Lagi pula, menurut Mardani, pengelolaan birokrasi aparatur sipil negara (ASN) saat ini dibantu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Maka, menurutnya, mubazir jika harus ditambah wamen.

"Kedua, untuk urusan pengelolaan birokrasi dan ASN juga sudah ada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jadi mubazir," jelasnya.

Mardani lantas curiga adanya posisi baru hanya untuk menyiapkan tempat guna memperbesar koalisi. "Ketiga, jangan-jangan ini bagian dari pos menyiapkan kelompok atau orang baru masuk ke koalisi yang sudah superbesar ini," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PAN-RB, yang di dalamnya juga mengatur posisi WamenPAN-RB.

Dalam salinan perpres yang dilihat, Jumat (4/6), aturan terkait posisi WamenPAN-RB ini termaktub dalam Pasal 2. Wamen tersebut nantinya bertanggung jawab kepada MenPAN-RB.

Pasal 2
(1) Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(eva/mae)