3 Poin Penting Penjelasan RI Tak Berangkatkan Haji 2021

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 03 Jun 2021 16:46 WIB
Ilustrasi haji
Jemaah haji 2021 batal berangkat usai keputusan Menag diterbitkan. (Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta -

Keputusan tidak memberangkatkan jemaah Indonesia untuk ibadah haji 2021 jadi sorotan. Sejumlah pertimbangan jadi alasan pemerintah memutuskan pembatalan pemberangkatan tersebut.

Dibatalkannya pemberangkatan ibadah haji 2021 tertuang dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan keputusan ini memang pahit tapi harus ditempuh dengan sejumlah pertimbangan.

"Kami menyadari atas keputusan ini, pasti ini dirasakan sebagai keputusan yang pahit," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam dalam jumpa pers virtual, Kamis (3/6/2021).

"Tapi kami yakini inilah keputusan yang terbaik karena sudah melalui kajian yang sangat mendalam," tuturnya.

Berikut 3 poin penting soal keputusan pembatalan keberangkatan haji 2021:

8 Pertimbangan Menag

Ada delapan pertimbangan yang tercantum dalam keputusan Menag soal pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021:

a. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi.

b. Bahwa kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada huruf a terancam oleh pandemi COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

c. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19.

d. Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa adalah salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

e. Bahwa sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

f. Bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan yang pelayanan bagi jemaah haji.

g. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jemaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas Arab Saudi, Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan ke 5 tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan keputusan menteri agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah/2021 masehi.

"Mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan Keputusan menteri agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi," kata Menag.

Selanjutnya
Halaman
1 2