APEKSI & APKASI Gelar Rakor, Bahas Isu Strategis Tata Kelola Pemda

Inkana Putri - detikNews
Selasa, 01 Jun 2021 17:00 WIB
Bima Arya
Foto: Istimewa
Jakarta -

Rapat koordinasi perdana digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, Senin (31/5). Dalam pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah dan masukan-masukan dalam menyikapi sejumlah agenda pemerintah pusat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajaran dan Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta jajaran. Pertemuan ini membahas sejumlah isu tata kelola pemerintahan daerah meliputi implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Online Single Submission (OSS), UU Cipta Kerja hingga penyederhanaan birokrasi.

"Kami APEKSI dan APKASI menyepakati untuk menyelaraskan langkah-langkah bersama, menyikapi beberapa agenda besar pemerintahan yang memerlukan dukungan, tidak saja sosialisasi tapi juga implementasinya. Seperti terkait SIPD, OSS, UU Ciptaker, dan penyederhanaan birokrasi," ungkap Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).

Bima menjelaskan APEKSI dan APKASI telah sepakat membangun komunikasi yang intens sebagai jembatan kepada pemerintah pusat. APEKSI dan APKASI pun akan memastikan tak ada masalah dalam implementasi tata kelola pemerintahan.

"Langkah taktis kita menyusun poin-poin untuk kemudian kita surati dan kemudian kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Ada sekretariat bersama APEKSI dan APKASI menyusun list terkait dengan isu-isu tadi. Setelah itu kita akan membangun langkah substantif, dan langkah strategis lainnya," imbuh Bima.

Dengan adanya sinergi APEKSI dan APKASI, Bima berharap akan tercipta masukan dan gagasan yang matang. Dengan demikian, implementasi tata kelola pemerintahan nantinya tidak akan menimbulkan persoalan.

"Kalau kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin. APEKSI saja mereprentasikan sekitar 70 juta populasi penduduk Indonesia dan sekitar Rp 200 triliun APBD. Ditambah, APKASI sekitar 200 juta penduduk Indonesia dan lebih banyak lagi APBD," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima pun menyoroti adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang bermasalah dalam aspek konsep. Namun, menurut Bima, persoalan tersebut justru menjadi masalah bagi pemerintah daerah.

"Mari kita yakini, kita ingin didengar bukan sebatas kepentingan kita sebagai personal. Tetapi ada konstituen kita, ada kebaikan, ada kemaslahatan di situ. Selama ini seolah-olah kita hanya menjadi target sosialisasi saja. Pemerintah pusat sudah punya rumusan, tiba-tiba minta tolong difasilitasi untuk menyampaikan ini dan itu. Padahal begitu kita lihat bermasalah dalam aspek konsep, jadi belum matang. Kita pasang badan, kita yang ngomong, kita yang dibully. Ini problem," tambahnya.

Meski demikian, Bima menyampaikan bukan berarti pemerintah daerah ingin menolak kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan lebih baik jika dirundingkan secara bersama-sama.

"Bukan menolak kebijakan pusat, tidak. Kita ini bagian dari pemerintah pusat. Tapi alangkah lebih baik kita sempurnakan bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan momen hari jadi APKASI dan APEKSI ke-21 ini menjadi hal yang positif. Di samping dapat saling bersinergi, momen ini juga menjadi wadah untuk membahas soal isu tata kelola Pemda.

"Pertemuan ini selain silaturahmi, juga urun rembug terhadap isu strategis dan aktual tata kelola pemerintahan daerah yang sedang kita hadapi bersama. Dengan pertemuan awal ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat," katanya.

Catatan-catatan dalam pertemuan ini, kata Riska, nantinya akan diteruskan melalui kementerian terkait hingga Presiden Joko Widodo. Hal ini mengingat terdapat persoalan yang perlu diselesaikan salah satunya terkait penyederhanaan birokrasi.

"Permasalahan yang kita hadapi cukup banyak, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kemudian tentang penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemda yang akan berdampak terhadap kondisi jabatan fungsional yang belum merata dan timbul demotivasi pegawai," paparnya.

Selain itu, Riska mengungkapkan implementasi SIPD juga masih belum maksimal sehingga berdampak terhadap keterlambatan pencairan anggaran.

"Kemudian implementasi SIPD belum berjalan secara maksimal akibatnya pencairan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2021 mengalami keterlambatan dan tidak bisa diproses. Mungkin di beberapa daerah ada yang maksimal SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) ini, tapi ada juga yang terkendala SDM, terkendala jaringan di daerah-daerah terluar," pungkasnya.

(akn/ega)