Eks Pejabat Kemenkes Dituntut 2,5 Tahun Bui di Kasus Korupsi Alkes RS Unair

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 27 Mei 2021 17:40 WIB
Sidang tuntutan eks pejabat Kemenkes (Zunita-detikcom)
Foto: Sidang tuntutan eks pejabat Kemenkes (Zunita-detikcom)
Jakarta -

Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno, dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Bambang diyakini bersalah melakukan korupsi bersama Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi, yang tergabung dalam Permai Group terkait pengadaan alat kesehatan RS Unair tahun 2010.

"Menuntut agar majelis hakim dapat memutuskan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar jaksa Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (27/5/2021).

Jaksa juga menuntut Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi. Minarsi juga dituntut 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun hal yang meringankan Bambang adalah telah mengembalikan uang korupsi, menyesal atas perbuatannya, sudah berusia lanjut dan sudah mengabdi sebagai dokter selama 37 tahun. Sedangkan untuk Minarsi, hal yang meringankannya adalah kooperatif dan memiliki tiga orang anak.

Jaksa meyakini tindakan Bambang selaku mantan pejabat Kemenkes terkait pengadaan alat kesehatan di RS Unair telah merugikan negara senilai Rp 14 miliar. Jumlah kerugian ini didapat dari laporan tim auditor BPKP terkait peralatan kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga (Unair) tahap I dan II tahun 2010.

"Terdakwa selaku Kepala BPPSDM Kesehatan dalam pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2010 agar dimenangkan pihak Anugrah Permai Grup, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14.139.223.215," tutur jaksa KPK.

Jaksa mengatakan Bambang juga telah memperkaya orang lain dengan cara merekayasa proses lelang. Dari proses lelang rekayasa itu, Bambang dan beberapa pejabat Kemenkes mendapat keuntungan.

"Bahwa perbuatan Terdakwa berupa arahan ataupun perintah agar pihak Anugrah Permai Grup melaksanakan pengadaan alkes tersebut kemudian ditindaklanjuti bawahannya, yang berkoordinasi dengan Minarsi selaku marketing Anugrah Permai Grup, sehingga dilakukan pengaturan atau rekayasa proses lelang yang dimenangkan PT Buana Ramosari Gemilang (alkes Tahap 1) dan PT Marell Mandiri (alkes Tahap 2), dimana kedua tersebut merupakan perusahaan terafiliasi dalam Anugrah Permai Grup (pinjam bendera), sehingga unsur dengan tujuan untuk 'menguntungkan' korporasi Anugrah Permai Grup telah terpenuhi," tutur jaksa.

Jaksa meyakini adanya keuntungan perusahaan yang diwakili Minarsi, yaitu Anugrah Permai Grup sekitar 30%- 40% dari nilai pembayaran (kontrak) pada kedua pengadaan tersebut, yaitu sebesar Rp 6.277.870.337 untuk pengadaan alkes tahap 1 (yang dikerjakan PT Buana Ramosari Gemilang), dan sebesar Rp 7.861.352.879 untuk pengadaan alkes tahap 2 yang dikerjakan PT Marell Mandiri.

"Adapun keuntungan Anugrah Permai Grup tersebut apabila dikurangi dengan pemberian sejumlah uang kepada para pejabat di BPPSDM Kesehatan terkait proses pengadaan (KPA, PPK, panitia pengadaan, panitia penerima barang, termasuk Terdakwa selaku Kepala satker BPPSDM Kesehatan yang merupakan atasan KPA) dan pembayaran biaya (fee) pinjam bendera, maka korporasi Anugrah Permai Grup masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp 13.681.223.215," kata jaksa.

Diketahui, kasus ini berawal ketika BPPSDM Kesehatan mendapat anggaran tahun 2010 yang salah satu alokasi anggarannya diperuntukkan pada program pendidikan tinggi, kegiatan pengembangan pendidikan profesional, dan keahlian sub kegiatan pembangunan gedung khusus RS infeksi tropik Unair sebesar Rp 40 miliar. Proyek ini, kata jaksa, sejatinya bukan di bawah satker BPPSDM, namun Bambang mengambil program itu.

Dalam proyek pengadaan itu telah ditunjuk PT Anugerah Nusantara yang terafiliasi dengan Permai Group milik M Nazaruddin. Perusahaan ini menjadi rekanan BPPSDM.

(zap/haf)